PENINGKATAN jumlah penumpang selama libur panjang menjadi perhatian serius, khususnya dalam aspek keselamatan pelayaran. Meski demikian, Dinas Perhubungan (Dishub) Berau masih mengandalkan pengawasan armada speedboat dengan memaksimalkan sistem komunikasi radio serta perangkat repeater.
Kepala Dishub Berau, Andi Marewangeng mengatakan, meski belum didukung perangkat pemantauan berbasis satelit secara menyeluruh, pihaknya memastikan pengawasan tetap berjalan melalui sistem yang ada saat ini.
“Memang saat ini kita masih mengandalkan radio komunikasi. Kami sudah memasang repeater di Pelabuhan Tanjung Batu, sehingga komunikasi dengan speedboat yang berada di tengah laut tetap bisa terpantau,” ujar Andi saat ditemui belum lama ini.
Ia menjelaskan, setiap armada speedboat yang beroperasi diwajibkan memiliki perangkat radio sebagai sarana komunikasi utama. Dengan dukungan repeater, jangkauan komunikasi dapat diperluas hingga ke sejumlah titik perairan wisata seperti Sangalaki dan Semama. Menurutnya, sistem ini menjadi solusi sementara untuk menjaga koordinasi, terutama ketika terjadi kendala di tengah perjalanan. Motoris dapat langsung melaporkan kondisi terkini kepada petugas darat melalui frekuensi radio yang telah ditentukan.
“Kalau mereka berada di tengah laut, komunikasi tetap bisa dilakukan melalui radio. Ini penting untuk memastikan kondisi perjalanan tetap terpantau,” jelasnya.
Di sisi lain, Dishub Berau mulai mengarah pada modernisasi sistem pengawasan dengan mendorong penggunaan teknologi berbasis satelit seperti Automatic Identification System (AIS). Teknologi ini dinilai mampu memberikan informasi posisi kapal secara real-time sehingga mempercepat penanganan dalam situasi darurat.
“Untuk speedboat berukuran besar sebagian sudah menggunakan AIS, sehingga pergerakannya bisa terpantau. Ke depan, ini yang akan kita dorong agar pengawasan lebih maksimal,” katanya.
Diketahui, untuk pengadaan perangkat AIS pada seluruh armada speedboat yang beroperasi dari Dermaga Tanjung Redeb, dibutuhkan anggaran sekitar Rp 8 miliar hingga Rp 10 miliar. Sebagai informasi, pelaku usaha transportasi laut di Berau masih didominasi oleh masyarakat lokal yang belum sepenuhnya berbasis bisnis profesional. Kondisi ini menjadi pertimbangan pemerintah dalam menerapkan standar keselamatan secara bertahap.
“Makanya kita beri kesempatan, mungkin lima tahun ke depan mereka sudah bisa memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan,” pungkasnya. (MAULIDIA AZWINI)
