KETUA DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto menanggapi serius wacana pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah yang disebut-sebut bisa mencapai 50 persen. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan dampak besar terhadap kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pembangunan maupun kebutuhan rutin.
“Kalau dana transfer kita dipotong sampai 50 persen, praktis kita tidak bisa membangun apa-apa. Untuk membayar belanja rutin saja sudah habis. PAD kita hanya mencapai Rp400 miliar,” tegas Dedy, Senin (15/9/2025).
Sekira 60 persen struktur keuangan daerah Berau masih sangat bergantung pada dana transfer dari pusat. Salah satunya adalah Dana Bagi Hasil (DBH) yang jumlahnya mencapai Rp2,1 triliun.
“DBH kita itu besar, dan itu kan dana bagi hasil pajak. Kalau sampai dipotong, habis hanya untuk bayar gaji pegawai dan kebutuhan rutin,” tambahnya.
Dedy berharap, pemerintah pusat khususnya Menteri Keuangan yang baru dapat meninjau ulang wacana tersebut dengan mempertimbangkan kondisi nyata daerah. Menurutnya, kabupaten seperti Berau masih dalam tahap berkembang sehingga membutuhkan dukungan penuh dari transfer pusat.
“Mudah-mudahan Menteri Keuangan yang baru bisa memperhitungkan kondisi daerah seperti Berau, karena kita masih sangat bergantung pada dana transfer,” ujarnya.
Politikus Partai NasDem itu juga mendorong seluruh pemangku kepentingan di tingkat daerah agar tidak tinggal diam. Ia mengingatkan pentingnya komunikasi intensif dengan pemerintah pusat guna menyampaikan aspirasi bersama.
“Arahan saya, kalau bisa kita melakukan komunikasi langsung dengan pusat agar kebijakan ini bisa dikaji ulang. Jangan sampai pembangunan di daerah terhambat hanya karena pemotongan transfer,” tutupnya. (RIZAL)
