Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau kembali mempertegas komitmennya dalam memerangi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan menggelar Rapat Koordinasi dan Kerja Sama Lintas Sektoral Pencegahan TPPO. Kegiatan berlangsung di Ruang Paris, Lantai 4 Hotel Bumi Segah, Senin (17/11/2025).
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, yang membuka kegiatan tersebut, menegaskan bahwa posisi geografis Berau sebagai daerah pesisir, wilayah perbatasan, serta destinasi pariwisata yang terus berkembang membawa peluang besar, tetapi sekaligus membuka celah terjadinya TPPO.
“Mobilitas penduduk yang tinggi, arus transportasi laut, migrasi tenaga kerja, serta aktivitas perdagangan dan pariwisata dapat menjadi celah bagi pelaku TPPO. Kejahatan terjadi bukan hanya karena niat, tetapi juga karena kesempatan,” tegasnya.
Sri menyampaikan bahwa kasus perdagangan orang di Indonesia terus meningkat, dengan pola dan modus pelaku yang semakin canggih. Tawaran kerja palsu, bujuk rayu emosional, hingga pendekatan melalui media sosial menjadi cara yang paling sering dipakai sindikat TPPO untuk mengelabui korban.
Kelompok rentan khususnya perempuan dan anak dari latar belakang ekonomi terbatas menjadi target paling mudah. Sri juga menyoroti maraknya kasus eksploitasi anak yang kini harus diperlakukan sebagai ancaman serius bagi keselamatan generasi muda.
“Saya meminta seluruh perangkat daerah bersinergi dengan aparat keamanan dan penegak hukum. Pencegahan TPPO merupakan amanat Undang-Undang Tahun 2007 dan harus menjadi komitmen kita bersama,” ujar Sri.
Tidak Cukup Seremonial, Bupati Minta Langkah Nyata di Lapangan
Bupati menegaskan bahwa pencegahan TPPO tidak boleh berhenti pada agenda seremonial. Langkah konkret harus dilakukan seluruh instansi yang terlibat.
Ada beberapa instruksi langsung yang ia sampaikan dalam Rakor tersebut, di antaranya:
– Pengawasan terhadap aktivitas anak dan remaja, termasuk rencana penerapan jam malam pengawasan.
– Perintah khusus kepada Satpol PP, Disbudpar, Dishub, dan perangkat daerah terkait untuk meningkatkan patroli serta pengawasan rutin.
– Koordinasi intensif Satpol PP bersama TNI–Polri untuk menekan peredaran minuman keras ilegal, yang menurutnya menjadi pemicu aktivitas negatif di sejumlah tempat hiburan malam.
“Saat razia tidak ditemukan apa-apa, tetapi pada hari biasa banyak miras yang beredar di THM. Kalau perlu, saya sendiri yang turun. Satpol PP tidak bisa bergerak sendirian,” tegasnya.
Sri berharap rakor lintas sektor tersebut dapat menghasilkan rekomendasi strategis yang mampu memperkuat koordinasi antarinstansi, serta memberikan perlindungan lebih baik bagi masyarakat Berau dari ancaman perdagangan orang.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Rapat Koordinasi dan Kerja Sama Lintas Sektoral Pencegahan TPPO Tahun 2025 secara resmi saya nyatakan dibuka,” tutupnya. (***)
