Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak, salah satunya melalui pajak alat berat yang ditargetkan meningkat pada 2026 ini.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara, Tomy Labo, menyampaikan bahwa kinerja penerimaan pajak alat berat pada tahun sebelumnya menunjukkan hasil yang cukup positif.
“Untuk pajak alat berat, realisasinya bisa mencapai 100 persen. Itu capaian tahun kemarin,” ujar Tomy, Senin (2/2/2026).
Ia juga menjelaskan bahwa pada 2025 lalu, target penerimaan pajak alat berat berada di kisaran Rp 6 miliar, dan seluruhnya berhasil terealisasi sesuai target yang ditetapkan.
Capaian tersebut menjadi dasar bagi Pemprov Kaltara untuk menaikkan target pajak alat berat pada tahun ini.
“Untuk 2026, kita naikkan targetnya menjadi sekitar Rp 7 miliar. Jadi meningkat Rp 1 miliar dari tahun sebelumnya,” ungkapnya.
“Kami optimistis target pajak alat berat tahun 2026 dapat tercapai,” tambah Tomy.
Menurutnya, pajak alat berat memiliki potensi cukup besar di Kalimantan Utara, seiring tingginya penggunaan alat berat pada sektor konstruksi, pertambangan, perkebunan, serta proyek infrastruktur yang terus berkembang.
Ia menambahkan, peningkatan penerimaan dari sektor tersebut tidak hanya berdampak pada PAD, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan keadilan fiskal bagi pelaku usaha yang memanfaatkan alat berat dalam aktivitasnya.
“Setiap aktivitas usaha yang menggunakan alat berat diharapkan dapat berkontribusi langsung terhadap pembangunan daerah,” kata Tomy.
Selain penetapan target, Bapenda Kaltara juga terus melakukan pendataan dan pengawasan terhadap alat berat yang beroperasi di wilayah Kaltara, guna memastikan kepatuhan wajib pajak, serta meminimalkan potensi kebocoran penerimaan. (Muhammad Efendi)
