Usulan Presiden Prabowo Subianto, soal kepala daerah di pilih kembali oleh DPRD menuai pro dan kontra. Tentu banyak pertimbangan yang harus dilakukan.
PDIP merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut ongkos Pilkada memakan biaya mahal.
Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif PDIP Deddy Sitorus buka suara soal usulan Presiden Prabowo, agar gubernur tetap dipilih langsung oleh rakyat.
Partainya tak terburu-buru menyikapi usulan tersebut, bahwa partainya memiliki prinsip agar rakyat tetap memiliki kedaulatan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Salah satunya soal usulan kepala daerah dipilih DPRD.
“Soal pemilu dipilih DPRD, saya kira kami di PDI Perjuangan tidak akan terburu-buru. Yang pasti kami menganut prinsip kedaulatan rakyat adalah prinsip utama dalam pemilu, vox populi vox dei, suara rakyat suara Tuhan. Dan kedaulatan rakyat itu dikejawantahkan melalui pemilu langsung,” kata Deddy, Minggu, 15 Desember 2024.
Soal biaya mahal, lanjut Deddy, hal itu karena hilangnya moral, etika, dan keserakahan yang ingin melangkahi peraturan dan perundang-undangan.
“Itu yang membuat biaya mahal. Jadi, jangan hanya menyalahkan rakyat biaya mahal. Karena yang menaburkan uang itu kan memang dari elite politik sendiri, kan, gitu. Partai-partai membangun basis dukungan di bawah pasti tidak perlu uang besar-besar, kan, begitu logikanya. Tetapi kalau mau main jalan pintas, mau tidak mau pasti main uang besar,” kata Deddy.
Meski demikian, Deddy menyampaikan PDIP akan menguji apakah memang usulan dari Prabowo itu betul-betul bisa dilaksanakan atau tidak. “Tetapi pada prinsipnya, kami tetap ingin pemilu langsung dan kedaulatan di tangan rakyat. One man, one vote,” tegas Deddy.
Soal bagaimana menurunkan biaya Pilkada yang masih sangat mahal, menurut Deddy, ada cara untuk melakukan intervensi.
“Pertanyaannya sekarang sebenarnya, seberapa jauh pemerintah betul-betul ingin membuat pilkada itu tidak ugal-ugalan seperti pemilu-pemilu yang terakhir itu. Kalau partai itu membumi, mengakar, enggak akan ada pemilihan umum yang berbiaya mahal. Tetapi kalau partai-partai tidak mengakar kepada rakyat, tentu akan berusaha mencari jalan pintas untuk memenangkan kontestasi pemilu,” kata Deddy.
Meski demikian, lanjut Deddy, PDIP secara resmi akan menyampaikan pandangannya setelah ada usulan revisi Undang-undang Pilkada.
“Kami akan melakukan kajian secara lebih mendalam. Tetapi bahkan kita sendiri sedang melakukan kajian terhadap pilkada asimetris, di mana daerah-daerah yang memang dengan seluruh indikator-indikatornya siap melaksanakan pemilu langsung. Misalnya, itu kan ada berbagai kajian, teori yang bisa dipakai untuk menentukan itu,” jelas Deddy.
Oleh karena itu, Deddy mengatakan proses yang ingin digagas Prabowo itu masih panjang. Dia juga meminta pihak yang berkepentingan tidak buru-buru mengambil kedaulatan rakyat.
“Serahkan itu kepada rakyat secara bijak. Yang perlu bijak itu partai politik dalam kontestasi, supaya jangan main jalan pintas dengan money politic,” tegas Deddy.
Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Muhammad Afifuddin buka suara soal usulan Presiden Prabowo yang mengusulkan agar pemilihan gubernur di daerah bisa dipilih melalui DPRD. Menurutnya, hal tersebut merupakan bagian dari dinamika pasca pemilu.
“Diskusi atau diskursus seputar idealitas Pilkada, usulan di (dipilih) DPRD dan seterusnya sebagaimana juga diskursus seputar refleksi atas partisipasi yang memang turun meskipun masih dalam 70 persen Ini kan dinamika pasca Pilkada,” kata Afifuddin dalam konferensi pers di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 13 Desember 2024.
Afif menilai wacana pemilihan kepala daerah di DPRD bukan suatu hal yang baru. Menurutnya, banyak wacana evaluasi pilkada yang telah mencuat.
“Diskusi soal misalnya kepala daerah dipilih DPRD kan juga bukan tidak pernah, kita pernah mengalami sama seperti kita menjelang 2024, kita berdiskusi sekitar apakah kita kembali menganut sistem proporsional dengan daftar nama terbuka tertutup,” katanya.
“Tetapi pada saat tertentu dan pada saat akhir kita harus menjalankan apa yang menjadi amanat undang-undang,” sambungnya.
Meski demikian, ia mengatakan sebagai penyelenggara pemilu, pihaknya akan menjalankan sebagaimana aturan. “Kami sebagai penyelenggara (pemilu) dalam konteks ini ya akan menjalankan sebagaimana aturan saja,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto mendukung perbaikan sistem Pilkada dengan cara pemilihan gubernur yang dipilih langsung oleh anggota DPRD.
Ia menilai hal itu sebagaimana yang diterapkan di negara lain. Menurutnya, dengan menerapkan sistem itu bisa lebih efisien dan tak menelan banyak biaya.
“Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit, keluar duit, keluar duit, kayak kita kaya bener nggak?,” kata Prabowo di pidatonya di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, Sentul, Kamis, 12 Desember 2024.
Menurutnya, uang negara yang habis puluhan triliun untuk Pilkada bisa dialokasikan untuk program yang bermanfaat bagi rakyat kecil.
“Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah uang yang bisa perbaiki irigasi,” jelasnya.
Prabowo mengatakan perlu adanya perbaikan sistem pemilihan. Ia mengatakan sistem Pilkada saat ini terlalu mahal. Ia meminta semua partai politik harus berani mengakui itu.
“Kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul? dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga yang menang lesu, apalagi yang kalah. Berapa puluh triliun habis dalam satu-dua hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing,” lanjutnya.(disway.id/arie)
