Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo-Gibran unggul telak dari kedua rivalnya di hampir semua lembaga survei, perolehan sementara lebih dari 50 persen. Sementara pasangan lainnya hanya 10 persen dan 20 persen lebih.
DATA lembaga survei Indikator hingga pukul 21.23 Wita malam tadi, pasangan nomor urut 01 Anies-Muhaimin mencapai 25,59 persen, pasangan 02 Prabowo-Gibran 57,83 persen, dan pasangan nomor urut 03 Ganjar-Mahfud sebesar 16,58 persen. Itu dari data masuk sebesar 91,13 persen.
Untuk Charta Politika, pasangan Anies-Muhaimin 25,82 persen, Prabowo-Gibran 57,76 persen, dan Ganjar-Mahfud 16,40 persen, dari data masuk 89,95 persen. Sementara lembaga Cyrus Network, Anies-Muhaimin 24,90 persen, Prabowo-Gibran 58,45 persen, dan Ganjar-Mahfud 16,64 persen, dari data masuk paling besar, yakni 94,20 persen.
Pada kawalpemilu.org data yang masuk lebih kecil, untuk persentasenya yakni Anies-Muhaimin 30,62 persen, Prabowo-Gibran 52,96 persen, dan Ganjar-Mahfud sebesar 16,42 persen.
Pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bersyukur dengan hasil hitung cepat atau quick count Pemilu 2024 dari berbagai lembaga survei. Hasilnya menunjukkan Prabowo-Gibran menang satu putaran.
“Kita bersyukur atas hasil penghitungan cepat yang sudah ada,” kata Prabowo di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (14/2/2024).
Prabowo mengatakan lembaga survei itu termasuk dari pihak yang berada di pihak kompetitor Prabowo-Gibran. Hasilnya, semua menunjukkan Prabowo-Gibran menang satu putaran.
Hasil tersebut disambut oleh pendukung Prabowo dan Gibran. Prabowo mengatakan kemenangan ini sebagai kemenangan seluruh masyarakat.
“Kemenangan ini untuk kemenangan semua rakyat Indonesia,” imbuhnya.
Ditegaskannya, dengan hasil tersebut, tidak boleh sombong, jemawa, dan euforia berlebih. Jadi tetap rendah hati. Pihaknya juga akan merangkul semua pihak dan menyatukan kekuatan.
“Rakyat yang menentukan dan memutuskan untuk mendapat pemimpin yang dikehendaki,” ujarnya.
Anies telah menanggapi hasil hitung cepat (quick count) yang menunjukkan mayoritas pasangan calon (paslon) nomor urut 1 di posisi kedua. Anies meminta publik tidak terburu-buru mengambil kesimpulan.
“Jadi jangan kita tergiring untuk segalanya serba-cepat, sekarang harus sekarang, harus disimpulkan sekarang. Kasih waktu bagi KPU untuk bekerja, jangan kita tergiring untuk segalanya cepat. Kita tunggu sampai KPU tuntas,” kata Anies di Markas Pemenangan Timnas AMIN ini, malam tadi.
Anies mengatakan hasil yang dipertontonkan oleh quick count terlalu awal. Dia meminta semua pihak menunggu sampai semuanya rampung.
“Kita lihat dulu sampai selesai semuanya. Kita tunggu, jangan buru-buru, jangan buru-buru menyimpulkan. Kita hormati proses, kita hormati proses di KPU,” ungkapnya.
UNGKAP BANYAK PELANGGARAN
Tim Hukum Nasional (THN) Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) menemukan banyaknya pelanggaran, kecurangan, maupun persoalan terkait pemungutan suara.
Adapun persoalan tersebut antara lain banyak temuan surat suara yang sudah tercoblos untuk Paslon 02 serta banyaknya warga yang kehilangan hak suara dalam Pemilu 2024.
“Kami telah mencatat semua temuan-temuan di lapangan tersebut. Sampai saat ini juga call center kami tak henti-henti mendapatkan laporan terjadinya kecurangan-kecurangan tersebut,” ujar Ari Yusuf Amir papar Ketua Umum THN AMIN dalam keterangan persnya, Rabu 14 Februari 2024.
Ari mengatakan, sebelumnya THN AMIN telah mengingatkan dugaan kecurangan yang terstruktur, sistemats, serta massif dan hari ini dugaan tersebut menemukan pembuktiannya.
Menurut Ari, pelanggaran terstruktur dilakukan secara terang benderang, di mana pelibatan aparat struktural dalam hal ini oleh aparatur desa, aparatur sipil negara, aparatur penegak hukum.
Pelibatan aparat desa misalnya, dilakukan dengan melibatkan organisasi Desa Bersatu, yang berisi delapan asosiasi desa, yaitu DPN PPDI (Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia), ABPEDNAS (Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional), DPP AKSI (Asosiasi Kepala Desa Indonesia), KOMPAKDESI (Komunitas Purnabakti Kepala Desa Seluruh Indonesia), PABPDSI (Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia), DPP PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia), dan Persatuan Masyarakat Nusantara.
“Sejak awal kepala desa dan aparatur desa lainnya terlibat. Yang mencolok adalah Deklarasi Desa Bersatu yang dihadiri cawapres Gibran Rakabuming Raka, lalu dugaan pada pembagian formulir C6 yang mengarahkan pilihan pada salah satu capres,” ungkap Ari.
Ari mengingatkan, Pemilu pada dasarnya adalah penghormatan hak-hak suara rakyat. Rakyat harus diberi kesempatan untuk mentalurkan suara tanpa intimidasi, seperti takut tidak diberibansos bila tidak memilih 02.
Hak suara rakyat juga tidak boleh dihilangkan dengan cara-cara melanggar hukum seperti dicoblos oleh kepala desa beserta aparaturnya, karena kepala desa telah diintimidasi untuk mendukung 02 atau kasus korupsi dana desa akan diungkap.
Kertas suara di TPS tidak sesuai dengan jumlah DPT, seperti yang kita temui di beberapa daerah menunjukkan pola surat suara yang telah dicoblos terbukti.
Pelanggaran sistematis terjadi antara lain dilakukan dengan politisasi bantuan sosial atau bansos dan bantuan langsung tunai (BLT) untuk kepentingan pemenangan Paslon 02.
Untuk pelanggaran masif terlihat dari banyaknya temuan di lapangan surat suara yang sudah tercoblos untuk Paslon 02 serta banyaknya warga yang kehilangan surat suara.
Ari juga mengatakan bahwa pihaknya mencatat pelanggaran masif terjadi antara lain di Sumenep, Kabupaten Bandung, Tulang Bawang, Bogor, Garut, Tangerang Selatan, bahkan DKI Jakarta.
“Ada juga kejadian di mana warga tidak mendapatkan surat undangan Pemilu 2024, namun surat suara sudah tercoblos untuk Paslon 02,” ungkap Ari.
Selain itu Ari juga menegaskan bahwa tidak ada satu pihak pun dapat mengklaim kemenangan bila suara rakyat diciderai dengan berbagai pola yang terjadi dalam Pemilu kali ini.
Klaim kemenangan dalam bentuk dukungan rakyat baru bisa dilakukan bila seluruh hasil suara sah telah mendapat legalitasnya. Ari juga mengingatkan, kecurangan-kecurangan yang dilakukan itu berimplikasi pidana.
“Saat ini tim kami terus mengumpulkan bukti-bukti di lapangan,” tutupnya.
BUKAN AKHIR
Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, juga buka suara perihal berbagai hasil sementara hitung cepat atau quick count Pilpres 2024. TPN masih menunggu hasil dari tabulasi secara nasional dari berkas C1 Plano (Plano Hasil) untuk menghitung perolehan suara Pilpres 2024.
Hal itu dikemukakan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono. Pernyataan itu menanggapi hasil quick count yang memposisikan pasangan paslon nomor urut 2 Prabowo-Gibran unggul sementara dari kedua rivalnya.
“Hasil hitung cepat bukan hasil akhir dari penghitungan suara pilpres. Oleh karena itu, partai politik pengusung Ganjar-Mahfud, PPP, PDI Perjuangan, Partai Hanura, dan Partai Perindo sedang memproses penghitungan suara secara manual,” ujarnya Mardiono di Rumah Pemenangan Ganjar-Mahfud di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/2/2024).
Mardiono menyebutkan tiap parpol pengusung sedang mengumpulkan dokumen plano hasil (C1) sebagai tahap awal. Untuk selanjutnya dikumpulkan kemudian akan dikirimkan langsung ke masing-masing pusat tabulasi nasional.
Pasalnya, C1 plano merupakan berita acara penghitungan suara di tingkat TPS yang ditandatangani oleh seluruh parpol peserta pemilu.
“Data yang dikirim ke pusat ini nantinya sebagai benteng hukum mengawal demokrasi yang jujur adil dan transparan. Jadi bukan saling klaim,” jelasnya.
Lebih jauh, Manrdiono berbicara mengenai hal yang lebih utama baginya, yakni agar Pemilu 2024 tidak dicederai oleh opini untuk kepentingan kelompok tertentu. Karena itu, menurutnya, masyarakat harus terus mengawal demokrasi.
“Jika kemudian ada dari unsur pembentukan opini itu telah terdesain sebuah kecurangan. Misalnya melegitimasi desain rencana kecurangan, kita juga akan menyoroti mekanisme transparansi dengan data C1 plano,” imbuhnya.
Karena itu dia menegaskan, bahwa TPN Ganjar-Mahfud tak akan menggunakan perang opini untuk memengaruhi masyarakat. Sebab, kata dia, pemilu yang demokratis merupakan perintah konstitusi.
“Menyoroti proses pemilu yang transparan juga tidak kalah penting,” tegasnya.
