Kejadian di Kabupaten Pati, tentu perlu menjadi perhatian. Apalagi kepala daerah sampai harus mundur, karena kenaikan tarif PBB yang berkali-kali lipat. Di Balikpapan, masyarakat bahkan akan menggelar aksi
PEMERINTAH Kota Balikpapan membatalkan rencana penyesuaian tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Alasannya, kebijakan fiskal itu dikhawatirkan menambah beban masyarakat di tengah pemulihan ekonomi.
“Pendapatan daerah memang penting, tapi jangan sampai jadi beban warga,” kata Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud, Jumat (22/8/2025).
Rahmad menjelaskan, sejak awal penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) hanya ditujukan bagi kawasan strategis bernilai tinggi. Antara lain kawasan industri, Jalan Mukmin Faisal, Kariangau, Sepinggan, dan wilayah sekitar Jembatan Tol.
“Penyesuaian difokuskan pada wilayah dengan nilai ekonomi meningkat, bukan permukiman warga,” ujarnya.
Kebijakan ini sempat menimbulkan kegaduhan setelah seorang warga, Arif Wardana, mengeluhkan tagihan PBB keluarganya di media sosial. Pajak tanah seluas satu hektare milik orang tuanya melonjak dari Rp306 ribu per tahun menjadi Rp9,5 juta, atau lebih dari 3.000 persen.
Setelah ditelusuri, lonjakan itu bukan akibat penyesuaian tarif, melainkan kesalahan pencatatan koordinat tanah. “Setelah dikoreksi, bayarnya hanya Rp600 ribu,” kata Rahmad. Ia meminta warga segera melapor bila menemukan tagihan tidak wajar. “Kalau ada kejanggalan, silakan klarifikasi dulu. Kalau tidak puas, boleh ke Ombudsman,” ujarnya.
Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Balikpapan, Idham Mustari, mengonfirmasi kasus Arif. “Itu murni salah pencatatan. Kami imbau wajib pajak datang ke kantor untuk cek Zona Nilai Tanah (ZNT). Kalau ada kekeliruan, data akan diperbaiki,” katanya. Layanan pengaduan, menurut dia, dibuka setiap hari tanpa batas waktu.
Rahmad menegaskan, penundaan kenaikan tarif dilakukan sembari mengkaji ulang formula agar lebih proporsional. Sebagai intervensi jangka pendek, pemerintah kota menyiapkan stimulus berupa keringanan 30–90 persen hingga akhir 2025.
Bagi warga yang sudah membayar dengan tarif baru, Pemkot menyiapkan mekanisme kompensasi yang akan diperhitungkan pada pembayaran PBB tahun 2026.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Balikpapan tercatat Rp1,065 triliun pada 2024, naik dari Rp966 miliar pada 2023. Target PAD tahun ini dipatok Rp1,3 triliun, dengan tambahan penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Hingga pertengahan 2025, realisasi PAD sudah menembus lebih dari 40 persen target. “Pemkot tetap butuh pendapatan, tapi harus ada keseimbangan,” kata Rahmad.
Sebelumnya, Aliansi Balikpapan Melawan (Bakwan) berrencana gelar aksi.
15 lembaga akan tergabung. Di antaranya organisasi kemahasiswaan, masyarakat, dan warga sipil. Aksi ini akan menyuarakan memprotes kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan berbagai isu lokal lainnya.
Sekitar 15 kelompok masyarakat berkumpul di halaman KNPI Balikpapan untuk konsolidasi, Kamis 21 Agustus 2025 malam.
Koordinator Lapangan Aliansi Bakwan, Hendrikus, menjelaskan bahwa mereka mengadakan konsolidasi untuk mendalami isu-isu yang meresahkan warga, terutama tentang kenaikan PBB.
“Peraturan PBB ini tidak jelas, ketentuannya tidak berubah, tapi pajaknya kok naik. Ini kan perlu dipertanyakan,” tegas Hendrikus.
Ia menambahkan, ketidakstabilan perubahan PBB menjadi perhatian utama aliansi. Selain itu, mereka juga mengangkat berbagai isu lain yang membebani warga Balikpapan.
Seperti masalah banjir, dugaan beras oplosan, dan persoalan subsidi yang dinilai tidak tepat sasaran.
“Kelangkaan LPG 3 kg dan antrean panjang BBM adalah masalah yang belum memiliki kejelasan. Kami konsolidasi malam ini untuk mengangkat isu-isu yang ada di Balikpapan,” tambahnya.
Disamping itu, Humas Aliansi Bakwan, Julak, menambahkan bahwa konsolidasi ini juga mencakup pembahasan isu-isu nasional, meskipun fokus utama tetap pada masalah-masalah lokal.
Ia menekankan bahwa aliansi berkomitmen untuk terus mengedukasi masyarakat agar mereka bersama-sama berjuang demi perbaikan di Balikpapan.
“Banyak sekali isu di Balikpapan, mulai dari banjir, air bersih, hingga subsidi yang tidak tepat sasaran. Kami akan terus bergerak dan mencerdaskan masyarakat,” kata Julak.
Menurut Hendrikus, Aliansi Bakwan merencanakan aksi demonstrasi pada Senin (25/8/2025) di depan Kantor Pemerintah Kota Balikpapan, Jalan Jenderal Sudirman.
“Kami sangat berharap Wali Kota datang menemui kami,” tegas Hendrikus.(SALSABILA/YOS/ARIE)
