ANGGOTA DPRD Kabupaten Berau, Gideon Andris meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur untuk lebih tegas dalam menangani praktik penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) yang marak terjadi di wilayah pesisir Berau, khususnya di Kecamatan Bidukbiduk.
Menurutnya, persoalan tersebut sudah menjadi kewenangan Pemprov, namun penanganannya di lapangan dinilai belum maksimal.
“Saya sudah sampaikan langsung ke wakil gubernur. Ini memang ranahnya provinsi, jadi kami minta agar tidak hanya sebatas imbauan. Harus ada langkah nyata di lapangan,” kata Gideon, Selasa (21/10/2025).
Ia juga mengusulkan agar Pemprov menggandeng nelayan lokal untuk memperkuat pengawasan di laut. Dirinya menilai, nelayan di daerah mengetahui dengan baik aktivitas mencurigakan di perairan sekitar dan dapat membantu dalam upaya penindakan.
“Kalau masalahnya ada pada keterbatasan dana operasional, libatkan saja nelayan-nelayan lokal. Mereka tahu siapa yang melakukan pelanggaran, dan dengan kolaborasi ini pengawasan bisa lebih efektif,” ujarnya.
Gideon mengungkapkan, praktik ilegal fishing yang terjadi di Bidukbiduk telah meresahkan masyarakat setempat, karena merugikan nelayan kecil dan mengancam keberlanjutan ekosistem laut.
“Saya berharap Pemprov dapat menjalankan fungsinya secara optimal demi melindungi sumber daya perikanan di Berau,” pungkasnya. (RIZAL)
