BERAU, NOSAKALTARA – Dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), melalui Dinas Kehutanan menggelar rapat koordinasi kehutanan tahun 2024.
Rapat tersebut dibuka secara resmi oleh PJ Gubernur Provinsi Kaltim, Akmal Malik, dan dihadiri Bupati Berau Sri Juniarsih Mas, serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, PJ Gubernur Provinsi Kaltim, Akmal Malik menyampaikan, pengelolaan perhutanan sosial memerlukan kerja sama seluruh pihak.
Tidak hanya menjalankan program, tetapi juga saling mendukung satu sama lain untuk mengatasi deforestasi yang terjadi setiap tahun.
“Banyak lahan kritis yang memerlukan kolaborasi terukur. Untuk itu, saya mengajak agar kita bisa berjalan bersama dan tidak sendiri, sehingga target yang akan dicapai dapat berjalan optimal,” katanya.
Menurutnya, permasalahan tidak bisa diselesaikan dengan satu fungsi pendekatan saja dan butuh banyak pendekatan.
Dirinya juga mengungkapkan, saat menuju Berau melalui jalur udara, ia melihat keadaan lahan sangat kritis, banyak lubang bekas tambang dan tidak ada langkah sinergis untuk mengatasinya.
“Harusnya ada solusi dari permasalahan ini,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Kaltim, Joko Istanto, menyatakan Kabupaten Berau menjadi daerah percontohan dalam pengelolaan perhutanan sosial di Kalimantan Timur.
Saat ini, Berau menjadi daerah pertama yang telah berhasil menyusun dokumen Integrated Area Development (IAD) pada areal perhutanan sosial.
Targetnya adalah menyelesaikan seluruh dokumen IAD pada tahun 2025, meskipun target nasional adalah 2030.
“Kami berharap dapat mempercepat penyusunan dokumen IAD sehingga pemerintah daerah dapat mendukung pengelolaan perhutanan sosial secara lebih efektif,” tuturnya.
Diketahui, luas perhutanan sosial di Kalimantan Timur mencapai 325 ribu hektare yang terbagi dalam 178 unit.
Namun, baru 25 persen yang telah beroperasi.
Tantangan yang dihadapi antara lain keterbatasan sarana dan prasarana, akses yang jauh ke dalam hutan, sumber dana yang terbatas, dan belum terintegrasi dengan potensi lainnya.
Sementara, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas menegaskan, Pemerintah Kabupaten Berau memiliki komitmen yang kuat dalam aspek kehutanan yang diamati pada program yang sudah ada dan saat ini sedang berjalan seperti Program Karbon Hutan Berau (PKHB), yakni sebuah konsep pembangunan rendah emisi karbon di tingkat kabupaten yang tujuan akhirnya adalah mewujudkan hutan lestari untuk ke kesejahteraan masyarakat.
“Hal ini tentunya ditunjang dengan potensi kehutanan dan perhutanan sosial Berau yang luas,” tuturnya.
Selain itu, kabupaten Berau termasuk yang paling progresif dalam memberikan kontribusi penting terhadap pencapaian target hutan sosial Kalimantan Timur yaitu kurang lebih 98 ribu lebih hektar atau paling besar di Kalimantan Timur.
“Kami berharap, konsep ini turut kita informasikan dengan kerja-kerja yang kolaboratif dan kami juga akan terus berkoordinasi dengan beberapa pihak agar target IAD dapat kita capai bersama-sama,” harapnya.
Bupati juga meminta dukungan provinsi Kalimantan Timur terkait dengan percepatan dan penguatan implementasi di kabupaten Berau, agar kombinasi dan mobilisasi resor para pihak terkait dapat lebih efektif dan maksimal untuk dimobilisasi pada 100 kampung di kabupaten Berau yang bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan kampung, termasuk membantu akses sumber daya alam dan penguatan kapasitas usaha masyarakat dengan optimalisasi badan usaha milik kampung.
“Program sigap dan optimalisasi bumk ini menjadi wadah pengembangan komunitas unggulan di kabupaten Berau seperti kakao,” ujarnya.
Tidak hanya itu, pemerintah daerah saat ini terus berupaya dalam pengelolaan perhutanan, salah satunya melalui program kabon hutan Berau yang bertujuan menurunkan emisi karbon dan mewujudkan hutan lestari.
“Saat ini, 77 kampung telah menerima dana karbon senilai Rp 350 juta,” ungkapnya.
Khusus untuk dokumen IAD, kata dia, pihaknya telah menyusunnya untuk bentang Segah. Total perhutanan sosial di Berau mencapai 98 ribu hektare.
“Kami berharap langkah ini dapat diikuti oleh daerah lainnya seperti Kelay dan wilayah pesisir,” harapnya.
Selain itu, pemerintah daerah kabupaten Berau juga menjalankan program Sigap Sejahtera untuk memberikan pendampingan bagi setiap kampung dalam mengelola potensi daerahnya masing-masing.
