‘’Masih’’ Kekurangan Dokter

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Berau, Lamlay Sarie. (Azwini/Disway Kaltim)

PERSOALAN minimnya tenaga medis masih membayangi berbagai daerah di wilayah Indonesia, tak terkecuali di Kabupaten Berau. Kondisi ini semakin terasa setelah sejumlah dokter berstatus pegawai tidak tetap (PTT) tak lagi bertugas, sehingga mengganggu pelayanan kesehatan di kecamatan jauh.

Salah satu dampaknya dirasakan warga Kampung Tepian Buah, Kecamatan Segah. Sejak 1 Mei 2025, Puskesmas tak lagi memiliki dokter. Padahal, kehadiran tenaga medis sangat vital, terutama untuk penanganan kasus gawat darurat. Akibatnya, setiap pasien yang membutuhkan penanganan cepat harus dirujuk ke RSUD dr Abdul Rivai di Tanjung Redeb. Perjalanan darat yang memakan waktu sekira dua jam itu tentu berisiko bagi pasien dalam kondisi kritis.

Sebelumnya, Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, mengusulkan skema rotasi tenaga medis sebagai solusi jangka pendek sambil menunggu penempatan dokter secara permanen.

Usulan tersebut mendapat respon dari Dinas Kesehatan Berau. Kepala Dinkes Berau, Lamlay Sarie menyebut skema rotasi dokter sejatinya telah mulai dikawal sejak tahun lalu. Namun, implementasinya belum berjalan optimal lantaran terbatasnya jumlah tenaga medis yang tersedia.

“Rolling dokter sudah kami mulai sejak tahun lalu, tapi karena hanya bersifat pinjam, ditambah banyak yang ikut CPNS dan yang lulus masih diklat, jadi tenaga di Puskesmas lain pun terbagi dan terbatas,” jelasnya, Rabu (6/8/2025).

Situasi tersebut membuat Dinkes tak bisa serta-merta menarik tenaga medis dari satu Puskesmas untuk ditempatkan di lokasi lain. Skema yang diterapkan masih berupa pinjaman antarwilayah, tanpa penempatan permanen.

“Itu kami rolling, tapi sifatnya hanya pinjam karena Puskesmas lain juga keberatan kalau dokternya diambil. Jumlahnya memang terbatas, jadi belum bisa ditempatkan secara permanen,” ujarnya.

Penempatan dokter di daerah terpencil juga diakuinya bukan perkara mudah. Minimnya minat, serta adanya permintaan dari pihak keluarga agar ditempatkan di wilayah perkotaan, menjadi kendala tersendiri.

Lebih lanjut, Lamlay menyebut pihaknya juga telah mengupayakan pemenuhan tenaga medis melalui program Nusantara Sehat yang diinisiasi Kementerian Kesehatan. Salah satu syarat mutlak program ini adalah fasilitas kesehatan yang diajukan harus terdata tanpa dokter dalam sistem Kemenkes.

“Pekan lalu saya sudah menandatangani pengajuan. Insyaallah, mudah-mudahan hasilnya positif dan kita bisa mendapat bantuan dokter dari Nusantara Sehat,” ucapnya. (MAULIDIA AZWINI)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *