Meski sejumlah kawasan di Samarinda seperti Sempaja dan Lembuswana mulai menunjukkan perbaikan dalam pengendalian banjir, namun secara sistemik, penanganannya masih jauh dari tuntas.
Program pengendalian banjir yang diinisiasi Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda, hingga kini terus berproses menyasar titik-titik genangan yang masih kerap dilanda banjir.
Kepala Bidang SDA Dinas PUPR Samarinda, Hendra mengungkapkan, bahwa beberapa titik rawan seperti Jalan Gerilya, Damanhuri, Juanda, Flyover, Suryanata, Antasari, AWS, hingga Kadrie Oening masih kerap tergenang saat hujan deras.
“Kawasan seperti Sempaja dan Lembuswana memang sudah menunjukkan pengurangan genangan, tetapi kita tidak bisa bilang itu sudah selesai karena sistemnya belum rampung dari hulu ke hilir,” ujarnya, Kamis (12/6/2025).
Ia menjelaskan bahwa pengendalian banjir tak bisa dinilai hanya dari permukaan yang tampak kering. “Contohnya di simpang Lembuswana, kelihatannya sudah selesai. Tapi, seharusnya sistem itu menyambung hingga ke Jalan M Yamin, terus ke atas sampai ke area Unmul. Belum lagi revitalisasi kolam yang masih harus didalami sampai ke atas Jalan Anggur,” ucap Hendra.
Kondisi serupa juga terjadi di Simpang Empat Sempaja. Meskipun terkadang tidak banjir saat hujan deras, wilayah tersebut tetap berpotensi terendam karena koneksi saluran belum menyatu sempurna.
“Tahun ini kita lanjutkan pengerjaan. Di bawah PM Noor belum terhubung ke Sungai Karangmumus. Saluran di kiri dekat lokasi pencucian dan kanan dekat SPBU masih belum menyambung ke hilir,” lanjutnya.
Sebagian titik penanganan berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi, namun Wali Kota Samarinda telah memberi sinyal bahwa jika terlalu lama ditangani, pihak kota siap mengambil alih.
“Kami sudah ajukan anggaran di 2026. Bila disetujui, kami masuk ke sana,” terang Hendra.
Selain itu, Sungai Rapak Binuang juga belum selesai dinormalisasi. Tahun lalu, Dinas PUPR Samarinda sudah berkoordinasi dengan pihak provinsi agar pengerjaan bisa dimulai.
“Banjir di Samarinda tak bisa dikendalikan sebagian. Semua harus terintegrasi, dari hulu hingga hilir,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wali Kota Samarinda, Andi Harun, melakukan peninjauan ke lokasi banjir di Jalan Damai, Kelurahan Sidodamai, Kecamatan Samarinda Ilir, pada Rabu (11/6/2025).
Dalam kunjungan tersebut, ia didampingi tim teknis serta tim pemetaan udara menggunakan drone untuk memetakan titik-titik genangan dan aliran air yang terhambat. Peninjauan ini disebut sebagai bagian dari upaya pemerintah kota dalam merancang strategi penanganan banjir berbasis data visual dan topografi.
“Kami meninjau langsung karena kondisi drainasenya cukup serius. Pemetaan lewat drone sedang berjalan agar perencanaan teknis bisa akurat, apakah mengikuti jalur sungai yang berkelok atau memintas lewat trase jalan,” ujar Andi Harun.
Dari pemantauan lapangan, ditemukan satu rumah yang dianggap menjadi penghalang utama aliran air menuju sungai.
Pemkot Samarinda berencana membebaskan lahan tersebut secepat mungkin. “Kami temukan satu rumah yang cukup menghambat jalur air. Saat ini kami periksa dokumen kepemilikannya, dan mudah-mudahan tahun ini proses pembebasannya bisa tuntas,” katanya.
Ia menambahkan bahwa sebagian drainase dari Jalan Otista sudah terkoneksi, tetapi jalur ke arah Jalan Damai masih menyebabkan genangan parah di bagian tengah jalan.
Masalah ini, kata Andi Harun, harus segera ditangani dengan skema konstruksi yang matang. “Drainase dari Otista ke titik ini sebenarnya sudah terhubung, tinggal menyambung ke bagian dalam Jalan Damai. Di sanalah sumber utama banjir yang airnya meluap ke segala arah,” terang orang nomor satu di Samarinda tersebut.
Andi Harun juga menegaskan pentingnya integrasi antar sektor dalam penyusunan rencana, agar hasil pembangunan benar-benar menyelesaikan masalah secara menyeluruh, bukan parsial.
“Kita tidak ingin menyusun proyek yang tampak sibuk tapi tidak menyelesaikan masalah. Karena itu semua sektor kami libatkan agar terkoneksi dan tuntas,” tegasnya.
Dukungan warga dinilai sangat krusial dalam proses penanganan. Wali Kota mengaku telah berdialog langsung dengan para Ketua RT setempat untuk memastikan komitmen kolektif warga terhadap rencana penanganan banjir.
Ia menyebut ada jaminan bahwa warga bersedia menandatangani persetujuan pembebasan lahan demi kepentingan bersama.
“Saya sudah tanya langsung ke Ketua RT. Mereka siap menjamin seluruh warga mendukung dan menandatangani persetujuan. Ini penting agar pemerintah bisa bekerja cepat tanpa hambatan sosial,” jelasnya.
Andi Harun menyampaikan terima kasih atas antusiasme warga yang mendukung langkah pemerintah.
Ia berharap pola gotong royong antara pemerintah dan masyarakat terus terjaga.
“Saya turun hari ini karena masyarakat di sini mendukung penuh. Ini semangat yang perlu dijaga, supaya pekerjaan bisa kita jalankan bersama, tanpa saling menyalahkan,” ungkapnya.
Ia juga memastikan bahwa penanganan banjir tidak hanya dilakukan di satu titik, melainkan secara bertahap di seluruh kawasan rawan genangan di Samarinda.
“Penanganan kita lakukan bertahap. Daerah lain juga akan kami kunjungi, agar genangan yang selama ini jadi keresahan warga bisa diatasi satu per satu,” pungkasnya.(rahmat/arie)
