DUA bulan sejak diresmikan pada 28 Juli 2025 lalu, Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Berau yang berlokasi di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) masih terlihat lengang. Kondisi tersebut, sempat menimbulkan anggapan bahwa MPP sepi peminat.
Padahal, Mini MPP tersebut telah menampung 16 tenant layanan dari instansi vertikal maupun perangkat daerah. Mulai dari Kejaksaan Negeri, Polres Berau (SIM dan SKCK), Samsat, Kementerian Agama (label halal), hingga BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Sejumlah bank seperti BPD Kaltimtara dan Bank Mandiri juga sudah hadir.
Dari lingkup OPD, layanan administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, perizinan usaha, hingga ketenagakerjaan juga dapat diakses masyarakat dalam satu lokasi.
Menanggapi anggapan tersebut, Kepala DPMPTSP Berau, Nanang Bakran menegaskan, MPP sebenarnya tidak sepi. Menurutnya, kondisi tersebut wajar karena masih tahap awal dan belum semua tenant beroperasi penuh.
“Kalau di waktu tertentu, sebenarnya ramai juga. Misalnya saat layanan SIM keliling hadir, banyak warga datang. Jadi bukan benar-benar sepi, hanya terlihat begitu saja,” jelasnya.
Ia menyebut, keterbatasan fasilitas membuat sebagian layanan belum berjalan optimal. Selain itu, masyarakat juga belum sepenuhnya mengetahui keberadaan MPP karena proses sosialisasi masih terus dilakukan.
Untuk memperkuat peran MPP, Pemkab Berau telah menyiapkan pembangunan gedung baru yang lebih representatif di Jalan Raja Alam, Tanjung Redeb. Proyek di atas lahan 4,2 hektare itu mulai dikerjakan sejak Juni lalu dengan anggaran Rp13,9 miliar dari APBD.
Gedung baru tersebut nantinya tidak hanya akan menjadi pusat layanan administrasi, tetapi juga dikembangkan sebagai ruang publik dengan konsep yang lebih nyaman.
“Akan ada UMKM center, tempat nongkrong, hingga area kuliner. Jadi masyarakat bisa berurusan sambil santai, bukan sekadar datang untuk urusan birokrasi,” katanya.
Nanang menekankan, sepinya pengunjung bukan indikasi kegagalan program. Di berbagai daerah lain, MPP juga memerlukan waktu adaptasi hingga masyarakat terbiasa mengurus semua kebutuhan dalam satu lokasi.
“Awalnya memang tampak lengang, tapi nanti akan terbiasa. Kalau sudah paham, masyarakat pasti memilih ke MPP karena lebih cepat dan nyaman,” pungkasnya. (MAULIDIA AZWINI)
