Kemarau berkepanjangan, berdampak serius bagi salah satu daerah di Kalimantan Timur (Kaltim), tepatnya di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu). Yang alami krisis pangan, Pemerintah Provinsi (Pempro) Kaltim, turun tangan.
DEMI menjaga ketahanan pangan, Pemprov Kaltim, mengirimkan bantuan pangan ke Kabupaten Mahulu. Sebanyak 11,8 ton sembako dan 68,5 ton beras diberangkatkan ke Mahakam Ulu pada Selasa 5 Agustus 2025, yang simbolis dilepas Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, di Gudang Logistik Pemprov Kaltim, Samarinda.
“Sebagian beras sudah kami kirim lewat jalur sungai sebelumnya. Sisanya hari ini diberangkatkan lewat darat menggunakan truk. Mudah-mudahan bisa segera sampai dan langsung didistribusikan kepada masyarakat,” ungkap Seno Aji.
Bantuan pangan tersebut, difokuskan untuk menjangkau dua kecamatan terluar Mahulu yang paling terdampak krisis, yakni Long Apari dan Long Pahangai, wilayah perbatasan yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
Lonjakan harga beras menjadi salah satu indikator utama memburuknya situasi ketahanan pangan di Mahulu. Berdasarkan laporan dari pemerintah kabupaten, harga beras di dua kecamatan tersebut bahkan mencapai Rp 1 juta hingga Rp 1,2 juta per karung 25 kilogram.
Angka ini meningkat, hampir tiga kali lipat dari harga normal. Dalam kondisi distribusi lancar, harga beras di Mahulu biasanya berada di kisaran Rp 300 ribu hingga Rp 350 ribu per karung ukuran yang sama.
“Harga ini tentu sangat tidak wajar. Dan ini bukan karena ulah tengkulak, tapi karena akses distribusi yang nyaris lumpuh akibat surutnya air sungai. Kalau sungai kering, tidak ada kapal bisa masuk, maka harga melambung,” jelas Seno.
Sudah hampir dua bulan, Mahakam Ulu menghadapi musim kemarau ekstrem yang menyebabkan debit air Sungai Mahakam menurun drastis. Kondisi ini membuat distribusi logistik ke wilayah hulu menjadi sangat sulit, terutama bagi kecamatan yang hanya dapat diakses melalui jalur air.
“Mahakam Ulu sangat tergantung pada jalur sungai. Ketika air surut, perahu tidak bisa lewat, harga langsung naik. Ini yang kami antisipasi dengan pengiriman bantuan pangan lewat jalur darat,” terang Seno.
Bahkan jalur darat yang menjadi alternatif juga memiliki tantangan tersendiri. Selain jaraknya yang jauh, kondisi jalan yang masih belum sepenuhnya memadai membuat distribusi bantuan ke Mahulu memakan waktu dan biaya tinggi.
Langkah pengiriman bantuan ini menjadi bagian dari intervensi pasar yang dilakukan Pemprov Kaltim dalam rangka meredam gejolak harga bahan pokok serta menjaga stabilitas pasokan di daerah.
“Kami berharap bantuan ini dapat menstabilkan harga pasar, terutama beras, sekaligus memastikan tidak ada masyarakat yang kekurangan pangan. Pemerintah harus hadir, terutama untuk wilayah-wilayah paling rentan,” tegas Seno.
Ia juga meminta, Pemkab Mahulu untuk mempercepat proses distribusi bantuan kepada masyarakat setelah logistik tiba di wilayah tersebut, guna menghindari potensi penumpukan atau penyaluran yang terlambat.
Tak hanya fokus pada Mahulu, Pemprov Kaltim juga menggelar operasi pasar murah di beberapa wilayah lain. Salah satunya di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), yang juga menjadi perhatian dalam pengendalian inflasi menjelang akhir tahun.
Sebanyak 2 ton bahan pokok yang terdiri dari beras, minyak goreng, gula pasir, dan tepung terigu disalurkan dalam kegiatan operasi pasar yang menyasar pasar-pasar tradisional dan permukiman padat penduduk.
Program ini merupakan bagian dari kerja sama lintas sektor dalam wadah Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kaltim, yang menggandeng Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Dinas Pangan dan Hortikultura, serta PT KTNBS selaku operator program Kios SIGAP (Siap Jaga Harga dan Pasokan).
“Ini upaya bersama. Bukan hanya kerja provinsi, tapi kerja lintas instansi dan swasta. Kami ingin masyarakat betul-betul merasakan dampaknya,” ujar Seno Aji.
Di tengah krisis yang terjadi, Seno juga menegaskan bahwa Pemkab Mahakam Ulu perlu mulai membangun kemandirian dalam sistem distribusi dan produksi pangan.
“Mahulu tidak bisa terus bergantung kepada bantuan dari provinsi. Harus ada upaya serius membina BUMDes, membangun lumbung pangan lokal, dan memperkuat swakelola logistik,” jelasnya.
Seno juga mendorong pemanfaatan dana desa secara strategis untuk mendukung penguatan rantai distribusi lokal, terutama di desa-desa yang secara geografis terisolasi dan sulit dijangkau.
“Dana desa jangan hanya digunakan untuk fisik, tapi juga bisa diarahkan untuk menciptakan sistem distribusi yang tahan terhadap gangguan cuaca dan ekonomi,” tambahnya.
Seno menegaskan, intervensi pangan yang dilakukan saat ini adalah strategi jangka pendek untuk merespons kenaikan harga akibat krisis pasokan. Namun, di saat yang sama, Pemprov Kaltim juga tengah mendorong langkah-langkah jangka panjang untuk memperkuat ketahanan pangan daerah, termasuk di kawasan perbatasan seperti Mahulu.
“Pemerintah harus siap bergerak cepat di masa darurat, tapi juga jangan abai terhadap pembangunan sistem yang lebih tahan guncangan. Mahulu butuh logistik yang kuat, masyarakat butuh harga yang stabil, dan semua itu butuh perencanaan lintas sektor,” pungkasnya.(mayang/arie)
