Lepas Ketergantungan Terhadap Tambang

Berau Siapkan Roadmap Hingga Satgas Kemandirian Pangan

Ilustrasi areal pertanian. (dok.Disway Kaltim)

SETELAH dua dekade lebih menggantungkan perekonomian pada sektor pertambangan, Pemerintah Kabupaten Berau mulai menata langkah untuk beralih menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan. Salah satu fokus utamanya adalah memperkuat sektor pangan dan menciptakan kemandirian bagi daerah.

Kepala Dinas Pangan Berau, Rakhmadi Pasarakan mengatakan, sejak tahun 2005 lebih dari 60 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Berau masih bersumber dari kegiatan pertambangan. Ketergantungan panjang itu menjadi tantangan serius bagi daerah untuk segera menyiapkan arah baru pembangunan ekonomi.

“Kita sudah menyadari ketergantungan ini sejak lama. Tapi langkah konkret untuk mencari alternatif transformasi ekonomi menuju sektor pangan masih belum terlihat jelas. Belum ada roadmap yang kuat,” ujar Rakhmadi.

Ia menegaskan, transisi ekonomi dari sektor tambang menuju sektor pangan bukan sekadar wacana, melainkan keharusan agar Berau tidak rentan terhadap fluktuasi komoditas tambang. Pemerintah daerah kini tengah memetakan berbagai persoalan dan potensi yang dapat mendukung penguatan sektor pangan lokal.

Rakhmadi mengungkapkan, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Berau saat ini tengah memproses Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) yang akan menjadi dasar penyusunan kebijakan lintas instansi.

Dokumen tersebut nantinya akan diturunkan menjadi Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur langkah dan target masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mencapai kemandirian pangan.

“Harapannya, nanti setiap OPD punya peran jelas, apa yang harus dilakukan, targetnya kapan tercapai, dan indikatornya seperti apa,” jelasnya.

Meski indeks ketahanan pangan Berau tergolong baik, Rakhmadi mengakui kemandirian pangan masih menjadi pekerjaan rumah besar. Sebagian besar kebutuhan pokok masyarakat, seperti beras, daging ayam, dan sapi, hingga kini masih didatangkan dari luar daerah.

“Memang indeks ketahanan pangan kita cukup bagus, namun  kemandirian pangan kita yang belum, harus kita kawal dan segera dibenahi, harus ada target waktu yang jelas,” pungkasnya. (MAULIDIA AZWINI)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *