Persoalan infrastruktur jalan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), tak pernah tuntas sejak dahulu. Masih banyak kerusakan, apalagi penghubung antar kabupaten/kota. Menjadi wewenang pemerintah pusat, kerap kali Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, kesulitan dapat anggaran.
Maka dari itu, anggota DPR RI, Rudy Mas’ud, yang merupakan dapil Kaltim, menyoroti kondisi infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan pemerintah nasional di seluruh wilayah Kaltim yang sampai saat ini masih banyak kerusakan di sejumlah titik.
Seperti jalan dari Kutai Kartanegara ke Kutai Barat Sampai ke Mahakam Ulu. Kemudian dari Samarinda ke Bontang ke Kutai Timur sampai di Kabupaten Berau.
Menurut Rudy Mas’ud, lambatnya perbaikan terhadap ruas jalan tersebut karena kurangnya lobi dari Pemprov Kaltim ke Pemerintah Pusat.
“Masalah jalan negara di Kaltim yang rusak parah sejak 15 tahun lalu. Itu bisa jadi karena tidak pernah dilaporkan langsung oleh gubernur Kaltim ke menteri PUPR, sehingga menteri PUPR tidak pernah mendengar atau mengetahui langsung kondisi jalan negara di Kaltim ini,” kata Rudy Mas’ud kepada wartawan dalam acara silaturahmi Idulfitri 1445 Hijiriah di Pulau Atas, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, Jumat, (12/4/2024).
Politikus Partai Golkar ini menyebut, seharusnya Gubernur Kaltim selama ini perlu melaporkan langsung kondisi infrastruktur jalan nasional di Kaltim kepada pemerintah pusat melalui kementerian PUPR.
Rudy Mas’ud mengaku telah jalan keliling Kaltim dan mengetahui langsung kondisi infrastruktur jalan dan masih ditemukan banyak kerusakan.
Menurutnya, seandainya selama ini gubernur Kaltim menyampaikan secara langsung ke kementerian terkait kondisi ruas jalan tersebut maka, dipastikan rakyat Kaltim saat ini sudah menikmati ruas jalan yang mulus dan bagus di seluruh kabupaten dan kota se-Kaltim.
“Saya sudah berkeliling Kaltim ini, ke Kubar, Sampai ke Kutim. Kaltim ini menyumbang devisa ke negara Rp 600 triliun setiap tahun. Sehingga wajar ketika gubernur minta kompensasi ke pemerintah, seluruh jalan negara di Kaltim diperbaiki sampai dalam status mantap,” terangnya.
Dirinya menegaskan, Pemprov Kaltim seharusnya tidak perlu gengsi untuk menyampaikan secara langsung kepada pemerintah pusat.
Karena semuanya itu untuk kepentingan masyarakat Kaltim, apalagi bicara soal infrastruktur jalan yang merupakan salah satu kebutuhan vital masyarakat Kaltim.
“Bisa jadi karena faktor gengsi, sehingga gubernur Kaltim selama ini tidak melapor langsung ke kementerian, atau tidak punya kemampuan melobi, bisa juga karena tidak pernah membangun konektivitas dengan menteri PUPR,” ujar Rudy Mas’ud yang juga bakal Calon Gubernur Kaltim Periode 2024-2029.
Menurut Rudy, gubernur merupakan perwakilan pemerintah pusat di daerah.
Sehingga apapun kondisi yang terjadi di daerah wajib untuk menyampaikan ke pemerintah pusat, termasuk infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan pemerintah nasional.
“Apabila Allah mengizinkan dan rakyat Kaltim memilih saya jadi gubernur Kaltim yang akan datang, saya akan melakukan hal-hal yang saya sebutkan di atas,” tegasnya.(nomorsatukaltim.com/arie)
