Keterbatasan Lahan Hambat Percepatan Koperasi Desa Merah Putih

Kepala DPMK Berau, Tenteram Rahayu. (AZWINI/DISWAY KALTIM)

UPAYA memperkuat ekonomi kampung melalui Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Berau masih menghadapi kendala mendasar. Persoalan ketersediaan lahan menjadi tantangan utama yang menghambat percepatan operasional koperasi di sejumlah wilayah.

Meski secara administratif pembentukan koperasi menunjukkan progres signifikan, kesiapan fisik di lapangan belum sepenuhnya merata. Dari 99 kampung yang telah membentuk KDMP, baru 75 kampung yang mencatatkan lahan usaha koperasi ke dalam Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau, Tenteram Rahayu menjelaskan, tidak semua kampung memiliki aset lahan yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan koperasi.

“Ini karena persoalan lahan memang belum bisa dipenuhi di semua wilayah,” kata Tenteram, Selasa (27/1/2026).

Ia mencontohkan kondisi Kampung Pulau Derawan yang secara geografis tidak memiliki ruang lahan kosong yang memungkinkan untuk pengembangan unit usaha koperasi. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, pemerintah daerah tengah mengkaji berbagai opsi pemanfaatan lahan alternatif. Mulai dari penggunaan tanah milik pemerintah daerah, BUMN, hingga BUMD, termasuk peluang hibah dari pihak tertentu. Namun demikian, opsi tersebut tidak selalu mudah direalisasikan. Menurut Tenteram, keberadaan tanah milik pemerintah pun tidak tersebar merata di seluruh wilayah kampung.

Di sisi lain, pembentukan KDMP merupakan bagian dari program strategis nasional yang memiliki standar ketat. Salah satu syarat utama adalah tersedianya lahan sekitar 1.000 meter persegi dengan kriteria tertentu, yang menyerupai standar jaringan ritel berskala besar.

“Kriterianya cukup ketat dan lahannya harus luas. Jadi memang tidak mudah untuk mencarinya,” ungkapnya.

Dalam pelaksanaannya, DPMK Berau memilih untuk memprioritaskan kampung-kampung yang telah memiliki lahan agar koperasi yang terbentuk bisa segera beroperasi dan memberi dampak ekonomi bagi masyarakat.

“Yang sudah siap secara lahan kita dorong dulu. Untuk yang belum, akan kita carikan skema terbaiknya,” pungkasnya. (MAULIDIA AZWINI)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *