Kendaraan dinas di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim), yang diadakan dengan nilai fantastis, disebut karena menyesuaikan kondisi geografis atau medan di jalur Benua Etam.
———————————————-
Sorotan publik terhadap pengadaan mobil operasional pimpinan daerah senilai Rp 8,5 miliar di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akhirnya mendapat tanggapan dari Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni.
Ia menilai, kendaraan jenis SUV Hybrid 2996 cc tersebut dibutuhkan untuk menunjang mobilitas kepala daerah di medan berat Kaltim. Sri Wahyuni menjelaskan, kebutuhan kendaraan itu tidak lepas dari karakteristik geografis Kalimantan Timur yang memiliki medan berat dan akses jalan yang di sejumlah titik belum sepenuhnya terbuka. Menurut dia, Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud kerap turun langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi riil di lokasi yang akan diputuskan pembangunannya.
“Pak Gub ini kalau meninjau sebuah lokasi, beliau ingin sampai benar-benar tembus ke titik tujuan. Pernah suatu waktu ke daerah Kesotek Bongan, memang saya tidak ikut, tapi saya dengar ceritanya tertahan di hutan. Sebenarnya sudah diberi tahu tidak ada jalan, tapi beliau ingin tahu tembusnya sampai mana. Kalau masyarakat bisa sampai di situ, beliau juga ingin sampai. Waktu itu sempat trouble,”ungkap Sri, Jumat, 18 Februari 2026.
Pengalaman serupa, lanjut dia, juga pernah terjadi saat kunjungan lain yang diikutinya secara langsung. Dalam kesempatan itu, rombongan harus mengganti kendaraan karena kondisi medan yang tidak memungkinkan dilalui mobil sebelumnya.
“Saya pernah ikut kunjungan, dan beliau harus ganti mobil karena medannya tidak memungkinkan. Nah, saya mengira itu mungkin yang menjadi pertimbangan beliau. Jadi memang kendaraan kepala daerah itu seharusnya bisa menembus medan Kaltim dalam kondisi apa saja,”katanya.
Menurut Sri, kemampuan kendaraan menjangkau medan berat bukan sekadar soal kenyamanan, melainkan menyangkut pengambilan keputusan strategis. Dengan melihat langsung kondisi jalan, kepala daerah dapat menentukan arah kebijakan infrastruktur secara lebih tepat.
“Ketika beliau akan memutuskan, misalnya jalan ini akan kita dukung, tentu harus tahu kondisinya sampai mana, apa saja yang ada di sana. Karena ini terkait dengan membuka konektivitas dan ekonomi baru bagi Kaltim,”ucapnya.
Ia menambahkan, konektivitas antardaerah menjadi perhatian serius pemerintah provinsi, terutama dalam konteks pengembangan wilayah dan dukungan terhadap kawasan strategis nasional, Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Beliau berpikirnya bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk jangka panjang. Kalau jalur itu dibuka, dari wilayah mana saja orang bisa masuk? Kaltara sudah menunggu, IKN juga sudah menunggu. Karena sudah beberapa kali terjebak di medan berat, maka muncul keinginan agar kepala daerah tidak lagi terkendala akses,” tutur Sri.
Lebih jauh, Ia menilai kendaraan operasional pimpinan daerah memang idealnya memiliki spesifikasi yang mampu menembus medan terjal, tetapi tetap representatif untuk fungsi kedinasan lainnya. Dengan demikian, kendaraan tersebut dapat digunakan baik untuk kunjungan lapangan maupun kegiatan protokoler.
“Artinya, ada mobil yang bisa ke medan lapangan, tetapi juga bisa digunakan untuk fungsi lain, misalnya menjemput tamu. Karena tamu-tamu juga sering ke lapangan, termasuk ke IKN,” ujar Sri.
Di sisi lain, pengadaan mobil senilai Rp 8,5 miliar itu memunculkan kritik dari sebagian masyarakat. Publik menilai langkah tersebut berlebihan, terlebih di tengah kebijakan pemangkasan anggaran sejak 2025 di berbagai sektor.
Menanggapi pandangan tersebut, Sri tidak memberikan penjelasan panjang. Ia menyebut bahwa keterangan terkait pengadaan sudah pernah disampaikan sebelumnya oleh pihak terkait.
“Penjelasan kemarin sudah disampaikan biro, Saya tidak mengulang lagi,” singkatnya.
Saat ditanya mengenai status kendaraan tersebut, apakah sudah operasional atau masih dalam proses pengadaan, Sri mengaku tidak mengikuti secara detail. Ia mengatakan, dirinya lebih banyak berada di kantor dan tidak selalu ikut dalam setiap kunjungan lapangan gubernur.
“Saya tidak ikut ke lapangan soal itu. Terakhir saya ikut kunjungan ke Mahulu. Jadi soal apakah mobilnya sudah operasional atau masih dalam proses, saya tidak mengikuti secara rinci,” tutur Sri.
Ia juga belum dapat memastikan secara administratif posisi kendaraan tersebut, apakah sudah tercatat resmi sebagai aset operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur atau masih dalam tahapan distribusi.
Meski demikian, Sri kembali menegaskan bahwa dari sisi pertimbangan kebutuhan, kendaraan dengan spesifikasi tinggi dinilai relevan dengan kondisi geografis Kaltim. Menurutnya, banyak wilayah yang masih berupa hutan, jalur tanah, serta akses penghubung yang belum sepenuhnya memadai.
“Intinya, kalau kepala daerah ingin memastikan langsung kondisi lapangan, kendaraan yang digunakan memang harus mendukung. Supaya ketika mengambil kebijakan infrastruktur, itu benar-benar berdasarkan kondisi nyata di lapangan,” pungkas Sri Wahyuni. (MAYANG SARI/ARIE)
