Sejumlah pekerjaan lanjutan fasilitas pendukung di sekitar gedung wakil rakyat, itu pun tertunda. Meski, bangunan utama telah rampung dan digunakan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman (PUPR-Perkim) Kaltara, Helmi, menyampaikan bahwa secara fisik gedung utama DPRD sudah selesai dan berfungsi sebagaimana mestinya.
“Namun, penataan lanskap dan area pendukung memang masih berproses dan belum sepenuhnya tuntas,” ujar Helmi, Kamis (5/2/2026).
Ia menjelaskan bahwa pada tahun anggaran 2025 pemerintah daerah masih mengalokasikan dana sebesar Rp 3 miliar, untuk pekerjaan lanjutan di kawasan tersebut.
Anggaran itu digunakan untuk pengaspalan jalan masuk, penataan area parkir di bagian depan gedung, serta penataan taman di sekitar kompleks DPRD.
Pekerjaan tersebut dilaksanakan melalui mekanisme adendum dengan fokus pada penyelesaian akses jalan, area parkir, dan taman pendukung.
Sementara itu, untuk melengkapi seluruh fasilitas, Pemprov Kaltara sebelumnya mengusulkan tambahan anggaran pada 2026, dengan estimasi kebutuhan sekitar Rp 10 miliar hingga Rp 15 miliar.
Helmi mengatakan, dana tersebut direncanakan untuk pembangunan pagar, penataan taman lanjutan, serta pengembangan area publik di lingkungan gedung DPRD Kaltara.
Namun, usulan tersebut belum dapat direalisasikan, seiring adanya penyesuaian APBD. “Penyesuaian APBD 2026 menyebabkan anggaran lanjutan belum terakomodir. Sampai sekarang belum ada alokasi untuk kelanjutan penataan kawasan,” ungkapnya.
Meski demikian, Helmi menegaskan perencanaan dan desain penyempurnaan kawasan Gedung DPRD tetap disiapkan. Desain tersebut disesuaikan dengan kondisi anggaran yang tersedia, dengan tetap memperhatikan aspek aksesibilitas, estetika, dan tata ruang kawasan.
Menurutnya, pemerintah daerah berharap penyesuaian anggaran tersebut bersifat sementara sehingga penyempurnaan di kawasan gedung DPRD Kaltara dapat kembali diusulkan ketika kondisi fiskal daerah membaik. (Muhammad Efendi)
