Peningkatan kemunculan buaya di wilayah pesisir dan bantaran sungai Kabupaten Berau mulai menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Wakil Bupati Berau, Gamalis, memastikan bahwa Pemkab Berau tengah menyiapkan langkah strategis berupa rencana penangkaran buaya sebagai upaya menjaga keselamatan warga sekaligus melindungi satwa yang berstatus dilindungi tersebut.
Fenomena buaya yang kerap terlihat mendekati permukiman membuat sebagian warga panik hingga memicu tindakan ekstrem. Pemerintah menilai kondisi ini membutuhkan penanganan komprehensif dan terarah.
“Jangan sampai hewan ini dibunuh karena dianggap membahayakan. Buaya adalah satwa yang dilindungi, tapi keselamatan warga tetap yang utama,” tegas Gamalis.
Menurutnya, meningkatnya intensitas kemunculan buaya berkaitan erat dengan terganggunya habitat alami. Perubahan lingkungan, penurunan kualitas ekosistem pesisir, dan aktivitas manusia di wilayah sungai diduga menjadi penyebab buaya keluar dari area hidupnya.
“Habitat mereka terganggu. Itu penyebabnya. Hewan keluar karena ruang hidupnya berkurang. Ini yang harus kita antisipasi,” ujarnya.
Wabup Gamalis menjelaskan bahwa penangkaran buaya menjadi opsi terbaik yang dapat dilakukan pemerintah daerah. Namun, prosesnya tidak sederhana karena menyangkut regulasi konservasi dan perizinan yang diatur langsung oleh pemerintah pusat.
“Penangkaran buaya ini solusi terbaik. Tapi karena ini satwa dilindungi, ada izin khusus dari kementerian,” ucapnya.
Pemkab Berau akan menempuh proses berjenjang mulai dari pemerintah provinsi hingga kementerian terkait. Langkah ini dinilai penting agar seluruh prosedur berjalan sesuai aturan.
“Seperti saat pengurusan izin kapal sebelumnya, kami lakukan bertahap. Ke Tarakan dulu, provinsi, lalu kementerian. Kami tidak ingin salah langkah,” jelasnya.
Saat ini Pemkab Berau tengah merumuskan langkah awal, termasuk memanggil seluruh pemangku kepentingan untuk membahas tahapan perizinan serta kesiapan fasilitas penangkaran.
Gamalis mengungkapkan bahwa kemunculan buaya kini terjadi di berbagai titik, bahkan mendekati wilayah padat penduduk.
“Di jembatan baru itu sudah terlihat. Di pesisir, bantaran sungai, sampai dekat kantor kelurahan,” sebutnya.
Fenomena ini menjadi indikasi bahwa populasi buaya meningkat sementara ruang geraknya semakin menyempit. Karena itu, ia mengimbau masyarakat agar lebih waspada, terutama yang tinggal atau beraktivitas di sekitar pesisir dan bantaran sungai.
“Jika tidak terlalu penting atau mendesak, hindari dulu area pesisir dan bantaran sungai. Buaya sedang agresif,” imbaunya.
Wabup Gamalis juga mengingatkan masyarakat agar tidak merusak lingkungan serta menjaga kelestarian ekosistem perairan. Kerusakan habitat disebut menjadi faktor utama konflik antara manusia dan buaya.
“Jangan merusak alam. Itu berpengaruh besar terhadap habitat buaya,” tegasnya.
Ia berharap rencana penangkaran dapat mengurangi konflik manusia dan satwa sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem di Berau. Dengan langkah terarah dan sinergi bersama, Pemkab Berau optimistis penanganan konflik buaya dapat dilakukan secara lebih aman, terukur, dan berkelanjutan. (***)
