PEMERINTAH Kabupaten Berau terus mempercepat realisasi anggaran tahun 2025 menjelang berakhirnya tahun anggaran. Berdasarkan laporan terakhir yang diterima Wakil Bupati Berau, Gamalis, serapan belanja daerah baru berada di angka 60 persen.
Gamalis mengatakan, percepatan dilakukan agar peningkatan serapan dapat terlihat signifikan pada awal Desember. Ia menegaskan seluruh organisasi perangkat daerah diminta menuntaskan program sekaligus mempercepat proses administrasi pencairan anggaran.
“Laporan terakhir yang saya terima itu serapannya sudah 60 persen. Mudah-mudahan sekarang sudah bergerak menuju 70 persen. Pokoknya tanggal 10 Desember kita harus sudah mencapai target itu,” ujar Gamalis.
Ia menjelaskan, percepatan realisasi tidak hanya terkait progres kegiatan, tetapi juga pelunasan pekerjaan kontraktor. Pemerintah daerah telah meminta kontraktor yang sudah menyelesaikan pekerjaan untuk segera mengurus pencairan pembayaran. Namun Gamalis mengakui masih ada sejumlah kontraktor yang belum proaktif, sehingga turut menghambat laju serapan anggaran.
Di tengah percepatan serapan tahun berjalan, Pemkab Berau juga harus menyesuaikan diri dengan kebijakan pemerintah pusat mengenai pemotongan anggaran pada tahun mendatang. Karena itu, Gamalis menegaskan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan melalui rasionalisasi, bukan penghapusan program. Ia memastikan pelayanan publik tidak akan terdampak.
“Untuk bangunan dan infrastruktur, tidak mungkin kita kurangi volumenya. Tinggal kita putuskan apakah dilanjutkan atau ditunda sementara pada tahun berikutnya,” jelasnya.
Gamalis mengingatkan, pemangkasan anggaran bukan hal baru yang perlu dikhawatirkan. Ia mengatakan Berau pernah berada dalam kondisi fiskal yang lebih kecil, namun tetap dapat melaksanakan pembangunan.
“Dulu kita pernah berada pada situasi yang lebih kecil dari angka hari ini. Tetap bisa membangun. Ketika ada pemotongan anggaran, kita tetap harus berjuang,” tegasnya.
Menurutnya, kebutuhan pembangunan di Berau terus bertambah seiring meningkatnya jumlah penduduk. Karena itu, pemerintah daerah memastikan pembangunan tidak boleh terhenti hanya karena adanya penyesuaian anggaran dari pusat.
“Jumlah penduduk kita bertambah. Tentu kebutuhan pembangunan juga bertambah. Maka apapun kondisinya, pembangunan harus tetap jalan,” pungkasnya. (MAULIDIA AZWINI)
