Aksi serentak bakal terjadi di sejumlah daerah, yang besar-besaran kemungkinan terjadi di Samarinda, terutama di DPRD Kaltim. Aparat pun siaga dengan segala kemungkinan.
—————————–
Adapun menurut informasi, aksi demonstrasi ini diperkirakan ribuan orang dan akan berlangsung serentak di lima kabupaten/kota di Kalimantan Timur, yakni Balikpapan, Samarinda, Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara (Kukar) dan Berau.
Ribuan massa diperkirakan akan memadati jalanan Samarinda pada Senin 1 September 2025. Aliansi Mahakam, gabungan puluhan organisasi mahasiswa dan masyarakat, berencana menggelar aksi besar di depan Gedung DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) dengan membawa 11 tuntutan yang menyoroti persoalan hukum, politik, pendidikan, hingga lingkungan.
Koordinator lapangan Aliansi Mahakam, Renaldi Saputra, menegaskan aksi ini merupakan wujud keresahan rakyat. Ia menyebut, jalanan menjadi ruang yang harus dipakai masyarakat ketika suara mereka tidak lagi didengar di ruang formal.
“Kami turun ke jalan untuk menyuarakan keresahan rakyat. Negara harus mendengar,” tegas Renaldi usai konsolidasi di Universitas Mulawarman, Minggu 31 Agustus 2025 malam.
Diungkapkannya, massa akan berkumpul di Islamic Center Samarinda mulai pukul 10.00 Wita. Dari titik kumpul itu, peserta akan melakukan long march menuju Gedung DPRD Kaltim di Jalan Teuku Umar, Kecamatan Sungai Kunjang.
“Islamic Center kami pilih sebagai titik kumpul karena mudah dijangkau dan mampu menampung jumlah peserta yang besar. DPRD Kaltim menjadi tujuan akhir karena di sanalah suara rakyat seharusnya diterjemahkan menjadi kebijakan,”ujarnya.
Aliansi Mahakam akan membawa 11 tuntutan hasil diskusi bersama berbagai elemen masyarakat. Tuntutan tersebut mencakup isu-isu mendasar, mulai dari penolakan RUU KUHAP, penghapusan tunjangan mewah DPR, hingga pengesahan RUU Perampasan Aset, RUU PPRT, dan RUU Masyarakat Adat.
Mereka juga menyoroti kesejahteraan guru dan dosen, pemerataan pendidikan di daerah 3T, serta menolak kebijakan yang dianggap memberi “pemutihan dosa” pemerintah.
Selain itu, mereka mendesak pencabutan undang-undang yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat, penghentian represivitas aparat terhadap gerakan masyarakat, penciptaan kebijakan pro-rakyat, serta penegakan supremasi hukum.
Tak kalah penting, Aliansi Mahakam menuntut penghentian kejahatan ekologis akibat pertambangan yang dianggap merusak lingkungan Kalimantan.
“Semua tuntutan ini lahir dari keresahan masyarakat. Kalau negara terus berpihak pada oligarki, maka rakyatlah yang paling menderita,” tegas Renaldi.
Renaldi menegaskan aksi pada 1 September bukan agenda politik praktis, melainkan gerakan moral. Ia menyadari, menjelang tahun politik, aksi massa sering dituding memiliki kepentingan politik tertentu. Namun, Aliansi Mahakam menolak keras anggapan tersebut.
“Ini murni suara rakyat. Tidak ada kepentingan politik praktis di baliknya. Kami bergerak karena ada keresahan nyata,”kata Renaldi.
Ia menambahkan, aksi ini akan dijalankan secara damai dan tertib. Aliansi Mahakam telah berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk mencegah potensi kericuhan.
Pesan untuk Pemerintah dan DPRD
Dalam pernyataannya, Renaldi menekankan agar pemerintah dan DPRD tidak hanya menerima aspirasi, tetapi menindaklanjutinya dengan langkah nyata.
“Jangan hanya menerima aspirasi lalu disimpan di laci. Rakyat sudah jenuh dengan janji-janji. Kami menuntut tindakan konkret,”ujarnya.
Ia mencontohkan kasus kerusakan lingkungan akibat tambang yang hingga kini tidak tertangani. “Lubang tambang, pencemaran, hilangnya lahan produktif semua itu bukti nyata. Kalau pemerintah diam, berarti mereka berpihak pada oligarki, bukan pada rakyat,” kata dia.
Menutup pernyataannya, Renaldi kembali menyerukan ajakan terbuka.
“Kami dari Aliansi Mahakam, Masyarakat Kalimantan Timur Menggugat, mengundang seluruh masyarakat untuk ikut serta turun aksi pada 1 September 2025 di depan DPRD Kaltim,”ucapnya.
Renaldi menekankan, aksi ini bukan hanya milik mahasiswa atau aktivis, tetapi perjuangan bersama rakyat. “Kami yakin perubahan hanya akan datang jika rakyat berani bersuara,”tuturnya.
DPRD Samarinda Tetap Berkantor Seperti Biasa
Sementara itu, Sekretaris Dewan DPRD Kota Samarinda, Agus Tri Sutanto, memastikan aktivitas kedewanan tetap berlangsung normal meski aksi besar digelar di ibu kota provinsi.
Menurut Agus, hingga saat ini tidak ada instruksi bagi anggota DPRD Samarinda untuk bekerja dari rumah.
“Saya kurang tahu juga, saya tidak ada mendengar atau membaca imbauan Ketua DPRD atau dari pihak lain agar anggota DPRD Samarinda WFH. Jadi kemungkinan tetap ngantor seperti biasa,” jelasnya.
Agus menegaskan, pihak sekretariat tetap menjalankan kegiatan kedewanan sebagaimana biasanya, tanpa ada perubahan jadwal maupun kebijakan khusus.
Selain itu, hingga kini DPRD Kaltim juga belum terdengar memberikan arahan resmi terkait kehadiran para anggotanya saat aksi berlangsung. Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya mengonfirmasi agenda dan kegiatan DPRD Kaltim pada Senin (1/9/2025), namun belum mendapat jawaban.
Polresta Samarinda memastikan kesiapan penuh dalam mengamankan aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Mahakam pada Senin (1/9/2025) di Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Aksi tersebut rencananya akan membawa berbagai tuntutan, baik terkait isu nasional maupun isu lokal.
Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Hendri Umar, mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah langkah persiapan agar penyampaian aspirasi berjalan aman, lancar, dan tertib. Salah satunya dengan menggelar apel pasukan pengamanan pada Minggu pagi (31/8/2025).
“Apel ini untuk memastikan kesiapan baik dari personel maupun peralatan yang akan digunakan. Mulai dari kendaraan, perlengkapan pengendalian massa, hingga dukungan logistik sudah dicek satu per satu,” ungkap Hendri Umar saat ditemui usai upacara.
Hendri merinci, total personel yang dikerahkan mencapai 980 orang. Mereka terdiri dari jajaran Polresta Samarinda, BKO Dit Samapta Polda Kaltim, sebanyak dua Satuan Setingkat Kompi (SSK), Batalyon B Satbrimob Polda Kaltim dengan satu SSK pasukan pengendalian huru-hara (PHH), serta pasukan Den 45 anti-anarkis.
Selain itu, pengamanan juga didukung unsur TNI, di antaranya Kodim 0901 Samarinda, Batalyon 611 Awang Long, serta Lanud Dhomber. Unsur pemerintah daerah pun ikut dilibatkan, mulai dari Dinas Perhubungan, Satpol PP, hingga Dinas Pemadam Kebakaran.
“Yang juga penting adalah keterlibatan masyarakat sipil. Ada dukungan dari Banser, relawan Samarinda, tenaga kesehatan, hingga organisasi kepemudaan. Semangat mereka untuk bersama-sama menjaga ketertiban sangat luar biasa,” ujar Hendri.
Menurutnya, keberagaman unsur pengamanan ini menunjukkan sinergi semua pihak dalam menjaga stabilitas. “Jika digabung, seluruhnya mencapai 980 personel. Besok, semuanya akan fokus mengamankan jalannya aksi di DPRD Kaltim,” tambahnya.
Hendri menegaskan bahwa target utama pengamanan bukanlah membatasi ruang demokrasi, melainkan memastikan unjuk rasa berjalan damai.”Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 menjamin kebebasan berpendapat. Silakan sampaikan aspirasi, tapi harus dengan cara yang elok, beretika, dan tidak menimbulkan kericuhan,” kata dia.
Ia juga mengingatkan, aparat keamanan tidak menginginkan adanya bentrok maupun aksi anarkis yang merugikan masyarakat. Stabilitas keamanan dianggap sangat penting, terutama bagi iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi di Samarinda.
“Kita tidak mau ada kerusakan fasilitas umum atau gangguan ketertiban umum. Kalau kota ini kondusif, investasi lancar, ekonomi pun bisa tumbuh. Itu yang sama-sama kita jaga,” tutur Hendri.
Selain aparat, Hendri menyebut dukungan juga datang dari berbagai elemen masyarakat. Sejumlah tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh pemuda di Samarinda disebut telah menyatakan komitmen menjaga kedamaian.
“Siang ini pukul 14.00, tokoh-tokoh dari berbagai latar belakang akan bertemu di sebuah kafe di Samarinda. Ada perwakilan Dayak, Banjar, Bugis, Madura, Jawa, hingga kelompok mahasiswa dan organisasi Cipayung,”jelasnya.
Adapun, Pertemuan tersebut rencananya akan menghasilkan deklarasi kebersamaan untuk menjaga Kota Samarinda tetap aman dan kondusif. “Ini murni inisiatif tokoh-tokoh masyarakat. Intinya satu: kita semua punya tanggung jawab menjaga rumah kita agar tidak ternodai oleh kericuhan,”tutur Hendri.
Hendri juga menyinggung instruksi Presiden melalui Kapolri, agar aparat bertindak tegas terhadap aksi unjuk rasa yang berujung ricuh atau merusak. Namun, Dia menegaskan agar penindakan dilakukan sesuai prosedur hukum. “Polri punya aturan jelas. Ada Perkap Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Massa dan Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Tahapannya ada, mulai dari situasi hijau, kuning, hingga merah,”paparnya.
Lanjutnya, tindakan tegas hanya dilakukan bila situasi sudah masuk kategori kontinjensi atau chaos luar biasa.
“Kalau masih bisa dialog dan diimbau, itu yang kita utamakan. Penindakan tegas adalah opsi terakhir, dan kita semua berharap tidak perlu sampai ke situ,” papar Hendri.
Hendri optimistis aksi yang dipimpin mahasiswa akan berlangsung tertib. Dia menilai, Bahwa generasi muda memiliki kesadaran tinggi untuk menunjukkan sikap elegan dalam menyampaikan aspirasi.
Lebih lanjut, Hendri kembali menekankan pentingnya menjaga kondusivitas Samarinda. Baginya, keamanan kota bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi seluruh elemen masyarakat.
“Insya Allah, dengan kebersamaan ini, Kota Samarinda bisa tetap aman, tertib, dan kondusif. Mari kita jadikan momentum besok bukan sebagai ancaman, tapi sebagai wujud nyata demokrasi yang sehat,” pungkas Hendri Umar. (MAYANG/ARIE)
