Soal Kritik Rudy Mas’ud terkait Infrastruktur Kaltim
Anggota DPR RI, Rudy Mas’ud, sempat mengkritik pembangunan infrastruktur jalan nasional di seluruh wilayah Kalimantan Timur (Kaltim). Pernyataannya tersebut mendapatkan tanggapan kritis dari akademisi, dimana seharusnya Rudy Mas’ud ikut memperjuangkan.
Dia sempat mengkritik jalan, seperti dari Tenggarong ke Melak dan Mahakam Ulu. Kemudian dari Samarinda ke Bontang, Sangatta, dan Tanjung Redeb kondisinya hingga kini masih banyak kerusakan dan perlu segera diperbaiki.
Rudy Mas’ud menilai, lambatnya perbaikan terhadap ruas jalan nasional di Kaltim karena kurangnya lobi politik dari Gubernur Kaltim ke Kementerian PUPR. Kemudian, Politikus Partai Golkar Kaltim itu juga menduga bahwa kerusakan jalan nasional di Kaltim selama ini tidak pernah dilaporkan langsung oleh Gubernur Kaltim ke Kementerian terkait.
“Masalah jalan negara di Kaltim yang rusak parah sejak 15 tahun lalu. Itu bisa jadi karena tidak pernah dilaporkan langsung oleh Gubernur Kaltim ke Menteri PUPR, sehingga Menteri PUPR tidak pernah mendengar atau mengetahui langsung kondisi jalan negara di Kaltim ini,” ucap Rudy Mas’ud kepada wartawan dalam acara silaturahmi Idulfitri 1445 Hijriah di Pulau Atas, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, Jumat (12/4/2024) lalu.
Pernyataannya ditanggapi kritis dari Pengamat Ekonomi dari Universitas Mulawarman Samarinda, Purwadi Purwoharsojo.
Menurut Purwadi, pernyataan tersebut sebenarnya tidak pantas disampaikan ke publik. Sebab, Rudy Mas’ud yang selama ini menjabat sebagai anggota DPR RI Dapil Kaltim, merupakan sama-sama pejabat publik seperti gubernur Kaltim, yang tentunya memiliki peran untuk mensejahterakan masyarakat Kaltim, termasuk memperjuangkan pembangunan infrastruktur.
Sebagai anggota DPR RI Dapil Kaltim, kata Purwadi, seharusnya mereka bisa menyuarakan persoalan pembangunan Kaltim di tingkat nasional. Baik yang menjadi kewenangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Sehingga pemerintah pusat dapat memberikan tambahan anggaran ke Kaltim. Akademisi Unmul Samarinda ini kemudian menanyakan peran Rudy Mas’ud dan anggota DPR RI Dapil Kaltim selama ini di Senayan.
“Coba dibuat list-nya, apa peran mereka selama ini baik secara ekonomi dan ekologi untuk Kaltim,” ungkap Purwadi kepada media ini, Jumat (19/4/2024).
Di Provinsi Kaltim, ungkap Purwadi, masih banyak persoalan pembangunan yang sampai saat ini belum diatasi secara optimal oleh pemerintah.
Bicara soal infrastruktur, kata Purwadi, tidak hanya soal jalan saja. Tapi juga soal pendidikan, kesehatan, air minum bersih, jaringan internet.
Kemudian, deretan persoalan lainnya juga seperti stunting, kemiskinan, ketahanan pangan yang masih dipasok dari luar daerah serta persoalan lainnya.
Semua persoalan tersebut diperlukan penanganan segera. Semua pemangku kepentingan harus duduk bareng, termasuk DPR baik di tingkat daerah maupun pusat.
“Kita di Kaltim ini masih banyak persoalan pembangunan yang harus segera diatasi. Masih banyak jalan yang rusak, masih banyak masyarakat yang belum menikmati air minum bersih, masih ada daerah yang belum teraliri listrik. Apalagi di daerah pedalaman seperti Mahakam Ulu dan di beberapa daerah lainnya,” kata Purwadi.
Karena itu, tegas Purwadi, Menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2024 ini, semua figur yang maju dalam kontestasi harus betul-betul memahami persoalan-persoalan tersebut.
Adapun figur yang mencuat ke publik dan bakal maju dalam kontestasi Pilgub Kaltim seperti Rudy Mas’ud, Isran Noor dan Mahyudin.
Menurut Purwadi, figur-figur tersebut harus memiliki komitmen dan gagasan yang konkret serta memiliki keberanian untuk mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi selama ini.
“Jangan sampai figur yang maju di Pilkada Kaltim justru saling menyalahkan figur yang lain,” imbuhnya.
Menurut Dosen Unmul ini, setiap kepala daerah di Kaltim selama ini tidak ada prestasi yang menonjol dari sisi pembangunan.
Kata dia, yang membedakan dari setiap kepala daerah di Kaltim hanya sebatas tagline saja. Seperti Awang Faroek dengan tagline “Membangun Kaltim untuk Semua”. Kemudian Isran Noor dengan tagline “Kaltim Berdaulat”.
Selain perbedaan itu, kata dia, tidak ada hal yang paling menonjol, bahkan dari setiap persoalan yang ada juga tidak pernah diatasi secara optimal.
Seperti aktivitas tambang ilegal yang semakin merajalela, bahkan hingga menelan puluhan korban yang mati di lubang tambang akibat tidak dilakukan reklamasi pasca tambang. Kemudian kelangkaan BBM akibat aktivitas para pengetap yang terus terjadi dan lain sebagainya.
“Zamannya Awang Faroek, Tol Samarinda-Balikpapan, jembatan kembar, gedung hijau sempaja. Ya lumayan lah gagasan jaman awang faroek. Tapi yang resmikan, potong pita Isran Noor-Hadi,” sebutnya.
“Isran Noor, katanya Kaltim Berdaulat tapi nggak bisa lawan tambang ilegal di kaltim. Nggak mampu lawan pengetap saat BBM langka hampir di semua kabupaten/kota di Kaltim,” ujarnya lagi.
Terkait kenaikan APBD Kaltim yang mencapai Rp 25 triliun di masa kepemimpinan Isran Noor-Hadi Mulyadi, menurut Purwadi itu merupakan hal yang wajar, meskipun masih jauh dari yang diharapkan.
Kenaikan APBD tersebut, tidak sebanding dengan masifnya pengerukan Sumber Daya Alam (SDA) di Kaltim selama ini. Seperti batu bara, migas, sawit dan lainnya.
Diakuinya bahwa, selama ini Provinsi Kaltim belum mendapatkan dana perimbangan yang adil dari pemerintah pusat. Padahal Kaltim merupakan salah satu daerah penyumbang devisa negara.
“Saya sih nggak kaget dan kita nggak perlu heran lah jika APBD Kaltim naik, seiring dengan naiknya pengerukan SDA di Kaltim selama ini. Kita belum mendapatkan dana pembagian yang adil dari pusat. Nah ini yang seharusnya juga diperjuangkan oleh legislator Dapil Kaltim di pusat,” tuturnya.
Karena itu, ia menegaskan agar seluruh figur yang maju dalam kontestasi Pilkada Kaltim harus mampu melakukan gebrakan baru.
Harus mampu mengelola seluruh potensi sumber daya alam di Kaltim serta menerapkan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Seperti potensi pariwisata, pertanian dan potensi lainnya.
Purwadi menambahkan bahwa, Pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke Kaltim belum ada dampak yang signifikan terhadap pembangunan di Kaltim. Bahkan pembangunan yang sedang berlangsung justru hanya fokus di kawasan IKN saja. Sementara konektivitas antar kabupaten dan kota se-Kaltim belum ada perhatian yang signifikan.
“IKN itu sibuk dengan dirinya sendiri saja, makanya pemimpin di Kaltim harus betul-betul memahami persoalan yang ada selama ini. Potensi SDA di Kaltim ini luar biasa, pariwisatanya luar biasa, tapi aksesibilitas masih menjadi persoalan,” tandasnya.(nomorsatukaltim.com/arie)
