Realisasi anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) secara keseluruhan telah berjalan dengan baik. Bahkan, di atas 90 persen.
Capaian itu pun menempatkan Kaltara seb agai salah satu provinsi dengan kinerja realisasi APBD terbaik secara nasional, untuk kategori provinsi kecil.
“Berdasarkan laporan Inspektorat, Kalimantan Utara termasuk peringkat tiga terbaik untuk kategori provinsi kecil,” kata Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang, Senin (5/1/2025).
Meski demikian, Zainal mengakui bahwa masih ada OPD yang penyerapannya belum optimal, dan perlu mendapat perhatian serius. Agar tidak menghambat pelaksanaan program pemerintah daerah.
Salah satu OPD yang disorot adalah Dinas Pekerjaan Umum. Di mana sebagian kegiatan telah terealisasi, namun proses pembayaran masih tertunda, dan baru akan diselesaikan pada Januari ini.
“Untuk PU, kegiatannya sekitar 88 persen, tapi memang realisasi pembayarannya tertunda dan dibayarkan Januari ini,” ungkapnya.
Zainal juga menyebut ada beberapa OPD yang masuk daftar evaluasi, termasuk sektor pendidikan.
Menurutnya, OPD yang masih mengalami kendala serapan, seharusnya tidak bersikap pasif, dan segera berkoordinasi untuk mencari solusi.
“Kalau ada hambatan, jangan diam. Harus dikomunikasikan, termasuk dengan Inspektorat, supaya bisa dicarikan jalan keluar,” kata Zainal.
Ia menegaskan bahwa perbaikan koordinasi menjadi kunci, agar serapan anggaran dapat mencapai target, dan tidak mengganggu kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan. (Muhammad Efendi)
