PEMERINTAH Kabupaten Berau mengalokasikan anggaran lebih dari Rp38 miliar pada tahun 2026 untuk merekonstruksi infrastruktur jalan di dua destinasi wisata unggulan, Pulau Derawan dan Pulau Maratua. Hal tersebut dilakukan untuk memperkuat aksesibilitas di kawasan kepulauan yang selama ini menjadi tulang punggung mobilitas wisatawan sekaligus aktivitas ekonomi masyarakat lokal.
Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau, Bambang Sugianto mengatakan, pola penanganan yang diterapkan bukan lagi bersifat tambal sulam, melainkan rekonstruksi menyeluruh guna meningkatkan kualitas dan daya tahan jalan. Di Pulau Derawan, penanganan dilakukan pada ruas sepanjang kurang lebih 3,7 kilometer dengan konstruksi beton atau rigid pavement. Spesifikasi tersebut dipilih agar jalan lebih tahan terhadap karakter lingkungan pesisir.
“Anggaran yang dikucurkan mencapai Rp18,8 miliar dan ditargetkan rampung dalam tahun anggaran berjalan,” ujarnya, Kamis (2/4/2026).
Sementara itu, pembangunan infrastruktur juga berlanjut di Pulau Maratua. DPUPR Berau mengalokasikan Rp19,2 miliar untuk melanjutkan pembangunan jalan di jalur utara, yang menjadi salah satu akses vital penghubung antarwilayah di pulau tersebut.
Bambang menegaskan, pengembangan infrastruktur di kawasan wisata merupakan bagian dari prioritas strategis pemerintah daerah dalam mendorong sektor pariwisata.
“Fokus kami pada kawasan wisata. Di Maratua, jalur utara terus kami dorong agar konektivitas semakin baik dan merata,” katanya.
Peningkatan kualitas jalan diyakini akan memberikan dampak berantai bagi perekonomian masyarakat. Selain meningkatkan kenyamanan wisatawan, akses yang lebih baik juga memperlancar distribusi barang dan aktivitas harian warga.
“Dengan akses yang semakin memadai, wisatawan lebih mudah menjangkau destinasi unggulan. Dampaknya tentu akan dirasakan langsung oleh masyarakat,” tutupnya. (MAULIDIA AZWINI)
Melalui proyek ini, Pemkab Berau berharap daya saing pariwisata daerah semakin meningkat, tidak hanya dari sisi keindahan alam, tetapi juga didukung infrastruktur yang memadai dan berkelanjutan. (Azwini)
