Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sedang tidak ada, aktivitas Dermaga Sungai Kunjang lumpuh. Dampaknya pada perekonomian, terutama puluhan buruh yang mengandalkan mata pencarian dari aktivitas bongkar muat.
—————————————–
Dermaga yang biasa dipenuhi aktivitas bongkar muat kini sunyi. Sejak kapal-kapal sungai berhenti beroperasi akibat krisis bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, para buruh pelabuhan di Kalimantan Timur, kehilangan mata pencaharian dan terancam kesulitan memenuhi kebutuhan paling dasar.
Terhentinya aktivitas kapal di Dermaga Sungai Kunjang, Samarinda tidak hanya memukul pengusaha angkutan sungai dan penumpang, tetapi juga menghantam para buruh bongkar muat yang selama ini mengandalkan kerja harian. Tanpa kapal yang sandar, tak ada barang yang diangkut sejak 21 Januari 2026. Tanpa barang, tak ada upah.
Ketua Buruh Pelabuhan, Muhammad Hatta (53), menuturkan, sejak kapal-kapal berhenti berlayar, para buruh praktis kehilangan sumber penghasilan. Sistem kerja harian membuat mereka tidak memiliki penyangga ekonomi ketika aktivitas pelabuhan lumpuh.
Menurut Hatta, pekerjaan di pelabuhan bukanlah ruang untuk menabung, melainkan sekadar bertahan hidup dari hari ke hari. Begitu roda aktivitas berhenti, kebutuhan makan pun terancam.
“Kita bekerja di sini bukan untuk menabung, tapi untuk makan. Kalau kapal tidak aktivitas, kami tidak bisa makan,” kata Hatta di pelabuhan, Sabtu (31/1/2026).
Di pelabuhan itu, sedikitnya terdapat 83 buruh yang seluruhnya berstatus kepala keluarga. Sejak akhir pekan lalu, ketika kapal-kapal mulai bersandar tanpa kepastian waktu berlayar kembali, kekhawatiran mulai berubah menjadi kenyataan. Cadangan pangan di rumah kian menipis, sementara pemasukan nol rupiah.
“Mulai hari ini sampai besok mungkin mereka sudah tidak makan. Tabungan di rumah itu terbatas. Hasil kerja di sini juga sudah berkurang sejak beberapa tahun terakhir karena barang yang masuk makin sedikit,” ungkap Hatta.
Ia menyebut, kemampuan bertahan para buruh tanpa pekerjaan hanya berkisar satu hingga dua hari. Setelah itu, tanggungan keluarga, persoalan nafkah terutama kebutuhan anak-anak menjadi persoalan sangat serius.
“Kalau ini tersetop beberapa hari, dampaknya sangat menyedihkan. Tidak manusiawi kalau sampai berlarur- larut. Anak-anak kami bisa tidak makan,” bebernya.
Hatta menegaskan, kunci penyelesaian hanya satu, yakni kapal harus kembali beroperasi. Menurutnya, dukungan BBM bersubsidi bagi kapal rakyat menjadi syarat mutlak agar aktivitas bongkar muat bisa berjalan normal dan buruh kembali memperoleh penghidupan.
“Harapan kami satu, kapal bisa kembali beraktivitas. Teman-teman kapal dikasih subsidi BBM supaya bisa muat seperti biasa. Kalau kapal jalan, kami juga hidup,” ucapnya.
Kondisi serupa dialami Syahrudin (39), buruh pelabuhan yang telah menghabiskan 16 tahun hidupnya di dermaga. Ia mengatakan, besar kecilnya penghasilan buruh sepenuhnya ditentukan oleh ramai atau sepinya arus barang. “Kalau lagi ramai, bisa dapat Rp 100.000 sehari. Tapi kalau sepi, bisa di bawah Rp 100.000,” kata Syahrudin.
Namun pada hari itu, ketika kapal-kapal berhenti beroperasi, ia dan rekan-rekannya sama sekali tidak memperoleh penghasilan.
“Hari ini tidak ada aktivitas sama sekali. Otomatis tidak ada upah,” ujarnya.
Syahrudin mengungkapkan, ia memiliki tiga orang anak, dua di antaranya masih duduk di bangku sekolah dasar. Seluruh kebutuhan keluarga mulai dari makan hingga biaya sekolah selama ini bergantung pada hasil kerja di pelabuhan.
“Biaya hidup semua dari sini. Makan, sekolah anak, semuanya,” sebutnya.
Untuk sementara, Syahrudin berusaha memberi pengertian kepada keluarganya terkait kondisi yang terjadi. Namun, ia mengakui daya tahan ekonomi rumah tangga mereka sangat terbatas.
“Hari ini masih bisa di-handle, tapi kami tidak tahu dua atau tiga hari ke depan. Mudah-mudahan masalah ini cepat selesai,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah dan pihak terkait segera turun tangan agar persoalan BBM bersubsidi dapat diselesaikan dan aktivitas pelabuhan kembali normal.
Sebelumnya, krisis BBM bersubsidi yang diperparah kemarau panjang telah mengganggu operasional transportasi sungai di Kalimantan Timur. Sedikitnya 28 kapal pengangkut barang dan penumpang yang melayani rute Kutai Kartanegara, Kutai Barat, dan Mahakam Ulu terpaksa menghentikan operasional dan bersandar di dermaga sejak Rabu (21/1/2026).
Kapal-kapal tersebut tidak dapat berlayar karena stok BBM bersubsidi yang selama ini menjadi penopang utama operasional telah kosong. Kondisi diperparah oleh belum terbitnya rekomendasi baru dari instansi terkait sebagai syarat pengajuan BBM bagi kapal rakyat.
Hingga kini, para pengusaha kapal, buruh pelabuhan, dan masyarakat masih menunggu kepastian kebijakan pemerintah. Tanpa solusi cepat, krisis BBM ini dikhawatirkan akan terus meluas, tidak hanya melumpuhkan transportasi sungai, tetapi juga mengancam keberlangsungan hidup ratusan keluarga buruh pelabuhan di Benua Etam. (MAYANG/arie)
