Kenaikan gaji guru terkait janji Presiden Prabowo diragukan akan terealisasi, karena ada program yang lebih menguras anggaran. Yakni makan siang gratis.
Hal tersebut diutarakan, Heru Purnomo selaku Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (Sesjen FSGI), yang tak yakin dengan kenaikan gaji guru sebesar Rp 2 juta seperti yang dijanjikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada masa kampanyenya.
“Menaikkan gaji guru sebagaimana janji kampanye Pilpres Prabowo-Gibran hal yang sangat mustahil terjadi, karena tidak ada sumber dananya,” kata Heru pada keterangan tertulis yang diterima Diswayid, 2 Desember 2024.
Pasalnya, ia menilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sudah tergerus untuk berbagai program, salah satunya makan bergizi gratis.
“APBN kita sudah minus, karena harus membiayai makan bergizi gratis Rp10.000/siswa/hari. Kebijakan makan siang gratis tentu akan menggerus dalam APBN kita,” tandasnya.
Padahal, berita mengenai kenaikan gaji ini sudah menjadi harapan baru bagi para guru, terutama honorer yang menantikan perhatian pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan mereka.
Sementara itu, peningkatan kesejahteraan yang akhirnya diumumkan Prabowo dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti rupanya tidak memberikan perubahan signifikan. Karena, kebijakan tersebut rupanya telah berjalan sejak 2008 silam, di mana pemerintah memberikan Tunjangan Profesi Guru (TPG) sebesar 1 kali gaji kepada guru ASN yang telah memperoleh sertifikat pendidik.
“Guru ASN mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar satu kali gaji pokok yang dari pemerintahan sebelumnya memang sudah mendapatkan 1 kali gaji pokok, tidak ada yang berubah,” tambah Wakil Sesjen FSGI Mansur.
Begitu pula dengan guru-guru non-ASN yang nilai tunjangan profesinya ditingkatkan menjadi Rp 2 juta dari semula Rp 1,5 juta.
Persesjen Kemendikbudristek Nomor 10 Tahun 2024 menyatakan bahwa guru non-ASN yang belum inpassing akan mendapatkan TPG sebesar Rp 1,5 juta. Sedangkan guru yang telah mendapatkan SK inpassing akan naik secara berkala sesuai dengan yang tertera pada SK inpassing.
“Jadi jelas bukan merupakan peningkatan yang baru tahun 2025 karena tahun-tahun sebelumnya sudah banyak guru non-ASN yang mendapatkan TPG Rp 2 juta setelah inpassing,” tandasnya.
Oleh karena itu, Heru mendesak pemerintah memberikan klarifikasi soal kebijakan gaji guru ini lantaran berdampak besar di masyarakat.
“Oleh karena itu, untuk meluruskan persepsi, maka FSGI mendesak pemerintah segera mengklarifikasi secara resmi terkait kebijakan kenaikan gaji guru, mengingat dampaknya sangat luas,” tutur Heru.
Sebaliknya, pihaknya menilai pemerintah perlu mendorong perbaikan kesejahteraan kepada guru honorer murni yang kemungkinan akan mendapatkan bantuan kesejahteraan.
“Hendaknya jangan berupa bantuan temporer seperti BLT, namun ditetapkan sesuai asta cita Pak Prabowo, berupa Upah Minimum Guru yang berlaku umum, seperti Upah Minimum Regional tenaga kerja,” tuturnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan kenaikan gaji guru, berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan guru honorer non-ASN dalam momen Puncak Hari Guru Nasional di Velodrome, Jakarta, Kamis 28 November 2024.
Prabowo mengatakan gaji guru ASN akan mengalami kenaikan sebesar satu kali gaji pokok. Sementara tunjangan profesi guru non-ASN yang telah mengikuti sertifikasi guru akan naik menjadi Rp 2 juta.
“Kita telah meningkatkan anggaran untuk meningkstkan kesejahteraan guru ASN, yang berstatus PNS dan PPPK serta guru-guru non-ASN. Guru ASN mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar satu kali gaji pokok,” jelas Prabowo, yang disambut tepuk tangan bahagia yang meriah dari ribuan guru yang hadir di lokasi.
“Guru-guru non-ASN nilai tunjangan profesinya menjadi Rp 2 juta perbulan, tahun 2025, terdapat 1.932.666 guru yang bersertifikat pendidik, yaitu 64,4 persen. Terdapat peningkatkan 650 guru bersertifikat dibanding tahun 2024,” lanjutnya merinci.
Prabowo juga mengumumkan bahwa pada 2025 akan diadakan pendidikan profesi guru untuk guru ASN dan non-ASN yang telah memenuhi kualifikasi pendidikan D4 dan S1.
Adapun secara bertahap guru yang belum D4 dan S1 akan diberi bantuan pendidikan untuk melanjutkan studinya.
Di luar itu, pemerintah, menurut Prabowo juga sedang membahas peningkatan kesejahteraan guru non-ASN yang belum mendapatkan sertifikasi melalui bantuan cash transfer yang besaran dan jumlah penerimanya akan disampaikan pada 2025.
“Sekarang oleh BPS sedang dihitung dan dicari baik nama dan alamat persis siapa yang berhak terima manfaat tersebut,” jelasnya.(disway.id/arie)
