Layanan kesehatan salah satu prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim), berbagai program dan kelengkapan fasilitas kesehatan menjadi perhatian.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalimantan Timur (Kaltim), Jaya Mualimin, memastikan bahwa program layanan Gratispol kesehatan berbasis BPJS tetap berjalan optimal pada 2026. Hal itu disampaikan Jaya usai menghadiri rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim, Senin (15/9/2025), yang membahas rencana kerja Dinkes Kaltim tahun 2026, termasuk sinkronisasi dengan visi-misi Gubernur.
Menurut Jaya, Banggar meminta penjelasan mengenai sejumlah program prioritas, terutama terkait penyediaan sarana-prasarana rumah sakit dan keberlanjutan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat.
“Yang dibahas tadi lebih kepada review program Dinas Kesehatan, termasuk kesiapan pembangunan rumah sakit. Tadi ditanyakan juga soal Rumah Sakit Korpri, rumah sakit di Balikpapan, serta pelaksanaan Gratis Pol,” kata Jaya ditemui usai rapat.
Program Gratispol, ujar Jaya, sejatinya sudah mulai berjalan sejak Februari 2025 melalui kerja sama antara Pemprov Kaltim dengan BPJS Kesehatan. Pemprov menanggung pembayaran premi bagi warga yang tidak memiliki jaminan kesehatan atau yang status kepesertaannya nonaktif.
“Siapa yang melaksanakan? Ya tentu pelayanan kesehatan itu dilakukan oleh Puskesmas sampai rumah sakit. Dinas Kesehatan yang menjadi leading sector, bersama BPJS,” jelas Jaya.
Skemanya, jika ada warga yang mendatangi Puskesmas dalam kondisi sakit namun status kepesertaannya tidak aktif, maka pihak Puskesmas dapat langsung melaporkan ke Dinkes untuk pengaktifan.
“Jadi tidak ada masalah. Misalnya, hari ini jam 3 sore ada pasien datang, lalu dicek ternyata kartunya tidak aktif. Saat itu juga bisa diaktifkan melalui Dinkes. Jadi tidak perlu menunggu lama,”terangnya.
Saat ini, program Gratis Pol di Kaltim sudah terkoneksi dengan 705 fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS, mulai dari rumah sakit, klinik, hingga Puskesmas. Dengan demikian, masyarakat di seluruh wilayah Kaltim dapat mengakses layanan gratis tanpa terkendala jarak maupun status kepesertaan.
“Karena ada nota kesepahaman antara Pemprov dan BPJS, maka sistem ini berjalan baik. Jadi tidak ada alasan layanan kesehatan gratis tidak bisa diakses,” ujar Jaya.
Beberapa waktu terakhir, pemerintah pusat melakukan pemangkasan anggaran di sejumlah kementerian. Kondisi ini sempat menimbulkan pertanyaan apakah berpengaruh terhadap program layanan kesehatan di daerah, khususnya GratisPol di Kaltim.
Jaya menegaskan bahwa pemangkasan tersebut tidak berdampak pada program layanan kesehatan gratis di Kaltim. “Yang dipangkas itu di kementerian, misalnya terkait Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari Kementerian Sosial. Nah, kalau ada warga yang kemudian dikeluarkan dari daftar PBI, maka Kabupaten/Kota bisa mendaftarkan mereka kembali ke program Gratis Pol Kaltim. Secara otomatis mereka aktif kembali sebagai peserta BPJS,” jelasnya.
Dengan begitu, masyarakat tetap terlindungi jaminan kesehatannya meskipun ada perubahan data dari pusat.
Program Gratispol, merupakan salah satu janji politik Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud bersama Wagub Seno Aji, yang dicanangkan sejak awal masa pemerintahannya. Tujuannya sederhana namun vital, yakni memastikan seluruh masyarakat Kaltim, tanpa terkecuali, memiliki akses terhadap layanan kesehatan tanpa terbebani biaya.
Berbeda dengan skema nasional yang hanya menyasar penerima bantuan iuran (PBI) tertentu, Gratispol menutup celah bagi warga yang tercecer dari data pusat. Dengan mekanisme penjaminan melalui APBD, masyarakat yang tidak terdaftar PBI atau kepesertaannya nonaktif tetap bisa berobat gratis di fasilitas kesehatan.
Sejak diluncurkan, animo masyarakat terhadap program ini cukup tinggi. Ribuan warga yang sebelumnya kesulitan mengakses layanan kesehatan karena kendala administrasi kini terbantu. Pemprov Kaltim juga mencatat peningkatan partisipasi fasilitas kesehatan, yang kini sudah mencapai 705 unit.
Jaya menuturkan, Selain menjamin keberlangsungan Gratis Pol, Pemprov Kaltim juga tengah menyiapkan pembangunan dua rumah sakit pada 2026. Pertama, pengembangan Rumah Sakit Korpri Samarinda menjadi rumah sakit kelas A. Kedua, pembangunan rumah sakit kelas B di Kutai Barat.
“Anggaran pembangunan kita siapkan melalui APBD. Tahun pertama sekitar Rp290 miliar kita alokasikan untuk fisik. Tahun kedua kita lanjutkan dengan meubelair dan pengadaan alat kesehatan,”ujar Jaya.
Menurutnya, pembangunan dua rumah sakit tersebut menjadi bagian dari prioritas Pemprov untuk memperkuat infrastruktur kesehatan di daerah. Hal ini sejalan dengan visi Gubernur Kaltim yang menempatkan kesehatan sebagai kebutuhan dasar masyarakat.
Selain Gratis Pol, Pemprov Kaltim juga menyiapkan program cek kesehatan gratis. Program ini merupakan wujud dukungan terhadap program nasional yang dicanangkan Presiden, agar masyarakat dapat melakukan deteksi dini kesehatan secara berkala. Untuk mendukung kegiatan ini, Dinkes Kaltim mengalokasikan sekitar Rp5 miliar. Dana tersebut digunakan untuk membantu 188 Puskesmas di seluruh Kaltim dalam melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis.
“Biasanya dilakukan saat momentum ulang tahun Puskesmas, masyarakat diundang untuk cek kesehatan. Bahkan kita juga anggarkan untuk pemeriksaan bagi anak sekolah,”terang Jaya.
Ia menekankan bahwa program ini bersifat preventif. Dengan adanya pemeriksaan kesehatan gratis, masyarakat bisa lebih dini mengetahui kondisi kesehatannya, sehingga dapat mencegah risiko penyakit serius di kemudian hari.
Jaya menegaskan bahwa meski pemerintah daerah maupun pusat tengah melakukan efisiensi anggaran, sektor kesehatan tetap menjadi prioritas utama. Pembangunan rumah sakit baru, pemeliharaan layanan Gratis Pol, hingga program cek kesehatan gratis merupakan wujud komitmen Pemprov Kaltim dalam melayani masyarakat.
“Program kesehatan ini memang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi walaupun ada efisiensi di nasional, kita pastikan pelayanan kesehatan di Kaltim tetap berjalan dengan baik,” ujarnya.
Menurut Jaya, kesehatan menjadi salah satu indikator penting kesejahteraan masyarakat. Karena itu, Dinkes Kaltim akan terus menjaga agar program-program utama bisa berjalan sesuai dengan target, tanpa terhambat dinamika anggaran.
“Intinya, masyarakat tidak perlu khawatir. Semua program kesehatan, baik yang preventif maupun kuratif, tetap berjalan di Kaltim. Bahkan kita sedang menyiapkan infrastruktur baru untuk pelayanan yang lebih baik ke depan,”tutupnya. (MAYANG/ARIE)
