Ketua DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Achmad Djufrie, menyampaikan bahwa pihaknya telah membahas dan menyampaikan pandangan DPRD terhadap nota pengantar RAPBD 2026.
“Nanti kita akan tahu jawaban pemerintah. Mereka sudah mengajukan rencana APBD 2026, dan kami akan mengupasnya melalui fraksi-fraksi yang ada, yakni ada enam fraksi yang akan menilai dan memberikan masukan terhadap rencana anggaran tersebut,” ujar Achmad Djufrie, Selasa (18/11/2025).
“Kemudian kita juga harus tetap on the track sesuai dengan apa yang dibicarakan di awal. Jangan sampai ada program yang keluar dari visi-misi gubernur,” tambahnya.
Ia menjelaskan, fokus utama rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2026 adalah efisiensi, terutama di tengah keterbatasan keuangan daerah, serta besarnya alokasi untuk belanja pegawai.
“Untuk belanja saja, termasuk gaji dan lainnya, sudah mencapai Rp1,7 triliun. Dengan total anggaran Rp2,2 triliun, sisanya sangat kecil untuk pembangunan. Karena itu, kami meminta agar belanja-belanja daerah dikurangi,” ujarnya.
Ia menyampaikan bahwa distribusi anggaran untuk sektor prioritas seperti pendidikan dan kesehatan, masing-masing dialokasikan 20% dan 10%, sesuai aturan.
“Pendidikan dan kesehatan sudah tidak bisa ditawar-tawar. Tapi infrastruktur pasti berkurang, menyesuaikan anggaran yang ada,” ujarnya.
Menurutnya, dalam hal prioritas pembangunan infrastruktur, sangat penting pemerataan antara wilayah perbatasan dan perkotaan.
“Anggaran untuk perbatasan masih sangat kecil. Jadi, pembagiannya memang sulit. Tapi kami berharap tetap ada keadilan dalam alokasi ini,” tegasnya.
Selain itu, pihaknya juga menginginkan keseimbangan dalam alokasi anggaran antara belanja operasional dan pembangunan.
“Paling tidak harus imbang, 1,1 triliun untuk belanja dan 1,1 triliun untuk kegiatan pembangunan,” pungkasnya. (Muhammad Efendi)
