Kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Pemerintah kini masih menjadi topik yang menuai kritik oleh sejumlah besar masyarakat Indonesia. Bukan tanpa alasan, pelaksanaan efisiensi anggaran ini sendiri dikhawatirkan akan berdampak terhadap kinerja dan efektivitas program-program yang telah dirancang oleh Kementerian atau Lembaga terkait.
“Efisiensi anggaran seharusnya tidak hanya berorientasi pada pemotongan belanja negara, tetapi juga bagaimana dana yang tersedia bisa digunakan secara lebih produktif,” ujar Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, ketika dihubungi, Sabtu 8 Februari 2025
Misalnya, Achmad menambahkan, anggaran yang dikurangi dari pos kementerian bisa dialokasikan ke program yang lebih prioritas, seperti infrastruktur publik, bantuan sosial yang menyasar kelompok rentan, serta program penciptaan lapangan kerja.
“Apabila kalau efisiensi ini dilakukan bukan sekadar pemangkasan, melainkan refocusing anggaran ke sektor-sektor yang memiliki dampak luas bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, maka kebijakan ini bisa menjadi langkah yang tepat,” jelas Achmad.
Kendati begitu, Achmad juga menambahkan bahwa kebijakan efisiensi ini belum menyentuh persoalan yang lebih mendasar, yaitu format kelembagaan kabinet yang besar dan kompleks.
Dalam hal ini, kabinet yang terlalu gemuk akan mengakibatkan pemborosan anggaran dalam bentuk biaya operasional, tunjangan, hingga birokrasi yang semakin berbelit.
“Pemerintahan Prabowo harus berani mengevaluasi kembali efektivitas kementerian dan lembaga yang ada. Kementerian dengan anggaran kecil tetapi beban kerja yang tumpang tindih dengan kementerian lain sebaiknya dilebur, hal ini akan mengurangi pemborosan anggaran sekaligus menyederhanakan jalur koordinasi kebijakan,” jelas Achmad.
Salah satu langkah penting dalam efisiensi anggaran yang lebih substansial adalah merampingkan struktur kementerian dan lembaga negara. “Stabilitas politik seharusnya tidak menjadi alasan untuk membentuk struktur pemerintahan yang tidak efisien,” pungkas Achmad.
Dalam konteks efisiensi yang menyeluruh, Achmad menilai bahwa Pemerintah sebaiknya tidak hanya memangkas anggaran kementerian, tetapi juga melakukan reformasi kabinet secara menyeluruh.
Tidak hanya itu, pembentukan kementerian harus berorientasi pada efektivitas kerja dan bukan hanya sekadar mengakomodasi kepentingan politik.
“Jika efisiensi anggaran benar-benar ingin berdampak pada publik, dana hasil penghematan tersebut harus digunakan untuk memperkuat program-program yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” ucap Achmad.
Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memperluas bantuan sosial, terutama bagi kelompok masyarakat kelas menengah yang mulai turun kelas akibat tekanan ekonomi.
Selain itu, efisiensi anggaran juga dapat digunakan untuk memperkuat subsidi energi, seperti BBM dan LPG 3 kg, yang sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.
Kebijakan ini akan membantu menekan inflasi dan menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok, sehingga masyarakat tidak terbebani oleh kenaikan harga yang disebabkan oleh kebijakan fiskal yang terlalu ketat. Tidak hanya itu, pemerintah juga perlu memperhatikan akses pembiayaan bagi pelaku usaha dan UMKM.
PENDIDIKAN DASAR BANYAK DAMPAK
Perhimpunan Pendidikan dan Guru (Kornas P2G) menyesalkan adanya pemangkasan anggaran pendidikan imbas efisiensi anggaran. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) turut terdampak efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025.
Disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti, pihaknya mendapatkan pemotongan sebesar Rp8 triliun dari semula Rp33,545 triliun.
“Mendapatkan surat dari Kementerian Keuangan, intinya untuk melakukan efisiensi sebesar Rp8,035 triliun,” kata Suharti dalam rapat kerja bersama Komite III DPD RI, dikutip pada Selasa, 11 Februari 2025.
Menanggapi hal ini, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (Kornas P2G) Satriwan Salim menyayangkan adanya pemangkasan anggaran.
“Bagi kami, Rp33 triliun untuk satu kementerian sebesar Kemendikdasmen yang mengurusi pendidikan dasar, menengah, termasuk guru yang jumlah sekolah di Indonesia itu hampir 400 ribu untuk semua jenjang, murid kita itu mulai dari PAUD sampai SMA dan sederajat itu 50 juta lebih dengan jumlah total guru 3,3 juta, itu tentu anggaran yang sebenarnya sudah sangat kecil,” ungkap Salim kepada Disway, dikutip 11 Februari 2025.
Sehingga menyusutnya anggaran Kemendikdasmen menjadi Rp25 triliun ini memunculkan kekhawatiran di pihaknya.”Kami khawatir program-program unggulan yang akan berdampak terhadap kesejahteraan dan terhadap peningkatan kompetensi guru itu akan berkurang drastis, bahkan bisa hilang,” tuturnya.
Di mana, sebagian besar Rp33 triliun yang didapatkan Kemendikdasmen sebenarnya sudah dialokasikan untuk tunjangan profesi guru (TPG), Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bahkan program Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Terlebih, program-program unggulan pemerintah ini memiliki target yang cukup fantastis, termasuk 800 ribu guru untuk PPG.
Begitu pula dengan program unggulan untuk meningkatkan kesejahteraan guru yang sudah dijanjikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada Puncak Peringatan Hari Guru 2024 lalu.
“Skema cash transfer atau berupa bantuan langsung tunai ke rekening guru-guru honorer ini juga kami khawatirkan tidak terealisasi karena dampak dari pengurangan anggaran yang cukup signifikan dari Kemendidkasmen,” tambahnya.
Kemudian terkait dana BOS yang, menurutnya, sebetulnya memang tidak besar untuk pembiayaan pendidikan per siswa.
“Kalau BOS berkurang, pembiayaan pendidikan di sekolah, madrasah, itu makin besar sehingga akses terhadap sekolah itu makin mahal untuk diakses oleh orang tua murid karena ada komponen-komponen pembiayaan lainnya yang tidak dibayarkan oleh dana BOS, misalnya.”
“Jadi kami khawatir program-program yang direncanakan oleh Kemendikdasmen tahun 2025 ini tidak bisa realisasi.”
Hal ini lantas berdampak buruk pula terhadap pencapaian kualitas pendidikan secara umum.(DISWAY.ID/ARIE)
