DPD Dorong Pemanfaatan Dana Reboisasi

Banjir yang menggenangi jalan di Tanjung Selor, belum lama ini.

Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Utara (Kaltara) mendapat perhatian serius anggota DPD RI, Hasan Basri.

Senator dari daerah pemilihan Kaltara, ini meminta pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota mengambil langkah konkret dalam menangani musibah banjir yang terjadi setiap tahun.

“Kami minta pemerintah daerah untuk melakukan pendataan komprehensif, guna mengetahui penyebab pasti dari musibah banjir ini. Sehingga nantinya bisa menjadi dasar untuk dilaporkan ke pemerintah pusat,” kata Hasan Basri, Senin (26/5/2025).

Ia juga mendorong pemanfaatan dana reboisasi, termasuk dana bagi hasil kelapa sawit untuk penanganan aliran sungai yang menjadi penyebab banjir.

Selain itu, ia juga menegaskan pentingnya alokasi anggaran yang tepat untuk penanganan masalah banjir di Kaltara.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kaltara resmi menetapkan status tanggap darurat bencana banjir dan tanah longsor, mulai 26 Mei hingga 8 Juni 2025.

Keputusan ini diambil menyusul meluasnya dampak bencana yang melanda sejumlah wilayah, termasuk Bulungan, Malinau, dan Nunukan.

“Penetapan status ini karena merespons bencana banjir dan longsor yang terjadi di beberapa kabupaten,” kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltara, Andi Ariampa, Senin (26/5/2025).

Menurut Andi, bencana yang terjadi telah menyebabkan kerusakan infrastruktur, kerugian materiel, korban jiwa, hingga terganggunya aktivitas masyarakat.

Wilayah Malinau dan Nunukan menjadi prioritas utama penanganan, karena skala dampaknya yang cukup besar.

Pascapenetapan status, BPBD Kaltara akan segera memetakan variabel penanganan yang menjadi fokus. Salah satunya, sektor pertanian yang disebut turut terdampak cukup signifikan.

Andi menyebut, berdasarkan laporan dari Badan Keuangan Daerah (BKAD) Kaltara, tersedia dana sekitar Rp 10 miliar, untuk penanganan bencana. Namun, masih perlu penghitungan ulang berdasarkan lokasi terdampak.

Untuk itu, BPBD Kaltara akan memperkuat koordinasi dengan kabupaten terdampak, dan mengoptimalkan distribusi logistik yang telah disiapkan oleh Dinas Sosial Kaltara. (Alan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *