Program pemerintah pusat seperti Program Keluarga Harapan (PKH), dinilai tidak akan terdampak dari penurunan alokasi dana transfer pusat ke daerah pada 2026 ini.
Seperti dikatakan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kalimantan Utara, Obed Daniel Lumban, tidak semua program akan terdampak langsung oleh penyesuaian anggaran tersebut.
“Kalaupun ada pengaruh, itu sangat kecil. Karena program (PKH) ini langsung ditangani oleh Kementerian Sosial,” ujar Obed, Sabtu (3/1/2026).
Menurutnya, dampak penurunan TKD justru lebih berpotensi dirasakan oleh organisasi perangkat daerah, serta lembaga yang menjalankan standar pelayanan minimal.
“Pemerintah pusat masih berupaya menjaga agar sektor pelayanan dasar dan perlindungan sosial tidak mengalami pemangkasan signifikan,” ungkapnya.
Ia juga menyampaikan bahwa Kementerian Sosial masih berkomitmen menjaga keberlanjutan PKH. Selain menjaga kesinambungan anggaran, kementerian juga mendorong peningkatan kinerja pendamping PKH di daerah.
“Pendamping dituntut punya target yang jelas, terutama mendorong keluarga penerima manfaat agar bisa mandiri dan keluar dari kemiskinan,” kata Obed.
“Salah satu indikator kinerja tersebut adalah graduasi, yakni penghentian kepesertaan PKH, karena keluarga penerima dinilai telah mandiri secara ekonomi,” tambahnya.
Ia juga mengatakan, berdasarkan catatan Kementerian Sosial, sebanyak 133 keluarga secara nasional telah dinyatakan lulus dari program tersebut.
“Itu menunjukkan bahwa keberhasilan pendamping diukur dari sejauh mana keluarga dampingan benar-benar lepas dari garis kemiskinan,” bebernya.
Meski demikian, ia mengakui bahwa hingga kini Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara belum mengantongi data resmi terkait jumlah keluarga penerima PKH yang telah tergraduasi.
“Kami masih menunggu laporan valid dari para pendamping PKH di lapangan sebagai dasar evaluasi program,” katanya. (Muhammad Efendi)
