Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie mengatakan, Kaltara sangat membutuhkan keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), karena bertujuan untuk ikut mengawasi kebijakan pemerintah maupun legislatif.
“Kami berharap orang-orang yang terpilih (jadi komisioner KPID) nanti adalah orang-orang yang berkompeten di bidangnya,” kata Achmad Djufrie, Rabu (24/9/2025).
Ia juga menyampaikan bahwa terkait pengesahan anggaran guna menopang kinerja KPID Kaltara, belum ada pembahasan dan usulan dari Pemerintah Provinsi Kaltara.
“Jadi kalau untuk anggaran operasional itu belum ada pembahasan. Kita tunggu sampai semua proses selesai, barulah kita usulkan anggarannya ke Pemerintah Provinsi Kaltara,” bebernya.
Sementara itu, Koordinator Bidang Kelembagaan KPI Pusat, I Made Sunarsa mengatakan, wilayah Kalimantan Utara sudah saatnya untuk membentuk KPID, melihat bagaimana KPID juga bertugas untuk mencerdaskan masyarakat.
“Dengan perkembangan penyiaran Kaltara saat ini, sudah pada saatnya untuk membentuk KPID, bagaimana konten-konten penyiaran yang bisa mencerdaskan masyarakat, kemudian juga dapat disimak dan didengarkan dengan baik oleh masyarakat,” ujarnya.
Ia berharap proses seleksi KPID berjalan transparan dan maksimal dengan mengikuti peraturan yang ada.
“Jika semua mengikuti aturan yang ada, saya rasa hal tersebut dapat melahirkan anggota KPID yang baik dan berkompeten,” ujarnya. (Muhammad Efendi)
