Bupat Usulkan Peralihan Lahan KBK di Musrenbang Kaltim
Tak semua pembangunan di daerah lancar dilaksanakan, pasti ada hambatan, dan hambatan tersebut tentunya beragam, bisa soal anggaran, maupun secara administrasi lainnya. Sama halnya seperti yang terjadi di Bumi Batiwakkal, namun pemerintah tetap berupaya memperjuangkan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau, terus menggencot pembangunan di setiap kampung di 13 kecamatan. Peningkatan infrastruktur dasar terus dipacu mulai dari pesisir selatan, hingga ke pedalaman Kecamatan Segah dan Kelay. Namun, yang menjadi kendala adalah status kawasan untuk mengeksekusi program pembangunan yang telah direncanakan.
Hal itu diungkapkan Bupati Sri Juniarsih Mas, saat menyampaikan usulan prioritas di musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tingkat Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2025 di Samarinda, Kamis (2/5/2024).
Di hadapan Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Masud, selain menyampaikan program dan kegiatan prioritas agar mendapat dukungan alokasi anggaran dari pemerintah provinsi, Bupati Sri Juniarsih juga berharap dukungan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk bisa segera merealisasikan peralihan lahan kawasan pemukiman maupun jalan poros kampung yang masih berstatus kawasan budidaya kehutanan (KBK) menjadi kawasan budidaya non kehutanan (KBNK), maupun areal pemanfataan lain (APL).
Peralihan ini menurutnya, sangat penting, agar pelaksanaan pembangunan di kawasan tersebut bisa langsung dieksekusi. Pasalnya, status kawasan ini menjadi salah satu kendala bagi Pemkab Berau untuk bergerak merealisasikan pembangunan.
“Kami ingin segera membangun jalan poros ke kampung, khususnya di wilayah pedalaman. namun belum bisa diwujudkan karena status kawasannya,” jelasnya.
Berbagai usulan program sebagaimana yang diusulkan, dikatakannya, merupakan indentifikasi permasalahan, potensi daerah serta prioritas pembangunan di Kabupaten Berau dan diharapkan dapat direalisasikan. Dengan kerja sama semua pihak khususnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kita optimistis mampu mengatasi permasalahan dan melaksanakan program-program yang menjadi prioritas dalam rencana pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang.
“Tentu melalui musrenbang ini, kami berharap dukungan dari seluruh pihak, agar percepatan pembangunan dalam kita wujudkan bersama,” tandasnya. (RN/Prokopim/advertorial/arie)
