Memperingati Hari Antikorupsi Sedunia, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melaksanakan seminar mengawal pembangunan Kabupaten Berau sebagai mitra strategis Ibu Kota Nusantara (IKN), Selasa (19/12/2023).
Wakil Bupati Berau Gamalis mengatakan, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa butuh upaya bersama yang lebih sistemik dan masif, yang memanfaatkan teknologi terkini untuk mencegah tindak pidana korupsi.
Tak hanya evaluasi secara menyeluruh, namun juga diperlukan penguatan sistem pencegahan tindak pidana korupsi. Termasuk di dalamnya peningkatan kualitas sumber daya manusia, aparat penegak hukum, sistem pengadaan barang dan jasa, serta berbagai urusan perizinan berbasis digital.
Semua lembaga/perangkat daerah/BUMD, kata Gamalis, harus terus meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, melakukan penyederhanaan proses kerja dan proses pelayanan kepada masyarakat, untuk meminimalisasi peluang korupsi. Sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat reformasi di sektor perizinan dan layanan publik yang tengah dilakukan pemerintah, merupakan upaya penting untuk memperkecil peluang terjadinya korupsi.
“Melalui dunia pendidikan, antikorupsi harus diperluas untuk melahirkan generasi masa depan yang antikorupsi, mengembangkan budaya antikorupsi, dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi sejak dini, merupakan hulu yang paling penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi,” ujar Gamalis.
Gamalis juga mengatakan, sektor yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat banyak, serta memengaruhi ekosistem berusaha, terutama pada UMKM, menjadi perhatian utama pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian, serta mengurangi pengangguran.
Sektor pariwisata yang merupakan peluang besar bagi pemerintah daerah sebagai mitra strategis IKN dalam meningkatkan pendapatan daerah perlu memperbanyak promosi secara digitalisasi dalam melalukan promosi yang lebih aktif dan inovatif serta harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
“Pemerintah Kabupaten Berau sebagai salah satu mitra strategis IKN, haruslah mempersiapkan diri dengan seoptimal mungkin. Karena sekarang korupsi semakin canggih, semakin kompleks, bahkan lintas negara dan multiyurisdiksi, serta menggunakan teknologi mutakhir. Tidak mungkin kita menghadapi itu semua dengan satndar yang biasa-biasa saja,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dengan berusaha meningkatkan semua sumber daya, bersinergi berantas korupsi untuk Indonesia maju, salah satunya melalui pencapaian monitoring center for prevention (MCP) KPK. Dimana target Kabupaten Berau pada 2023 ini sebesar 80 persen.
“Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang saat ini menjadi prioritas pemerintah pusat untuk segera diselesaikan, menjadi acuan kita di pemerintah daerah untuk lebih detail dalam menginventarisir aset-aset negara yang harus kita amankan,” ujarnya. (rizal)
