Kepala Pelaksana BPBD Kaltara, Andi Amriampa, mengatakan usulan itu sebagai langkah antisipatif menghadapi potensi banjir dan longsor yang kerap memutus akses transportasi di sejumlah wilayah.
“Saat ini, (usulan, Red) masih dalam proses dan kami menunggu keputusan dari BNPB,” ujar Andi, Rabu (4/3/2026).
Ia menjelaskan, jembatan bailey cocok untuk penanganan kedaruratan. Memiliki konstruksi baja modular, jembatan bailey mudah dipasang secara cepat di lokasi terdampak bencana.
Sehingga, dinilai efektif untuk memulihkan akses masyarakat sebelum pembangunan jembatan permanen dilakukan oleh instansi teknis terkait.
Ia menyebut, sebanyak 15 unit jembatan yang diajukan memiliki variasi panjang antara 3 hingga 10 meter, disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
Karakteristik wilayah Kaltara yang memiliki banyak sungai kecil hingga sedang, serta kondisi geografis berbukit menjadi pertimbangan utama dalam pengajuan tersebut.
Menurut Andi, pengalaman bencana sebelumnya menunjukkan bahwa terputusnya akses jalan berdampak langsung pada proses evakuasi warga, distribusi logistik, hingga aktivitas ekonomi masyarakat.
Apalagi dalam beberapa waktu terakhir, intensitas curah hujan di Kaltara dinilai cukup tinggi dan berpotensi meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi.
“Kami berharap usulan ini dapat segera disetujui, agar kesiapan infrastruktur darurat di daerah semakin kuat,” pungkasnya. (Muhammad Efendi)
