Bergantung Hasil Studi Kelayakan

Pembangunan SMK Pariwisata Maratua Belum Bisa Dimulai

KEPASTIAN pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pariwisata di Pulau Maratua masih menunggu hasil studi kelayakan yang tengah disiapkan pemerintah daerah. Padahal, keberadaan SMK pariwisata di kawasan destinasi unggulan tersebut diproyeksikan mampu memperkuat pengembangan sumber daya manusia lokal sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata.

Plt Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur Wilayah Berau, Ahmadong, menyebut Pulau Maratua memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai lokasi SMK pariwisata. Meski demikian, saat ini SMK dengan kejuruan serupa telah lebih dahulu beroperasi di kawasan Tanjung Batu.

“Di Tanjung Batu memang sudah ada SMK dengan kejuruan pariwisata. Namun, tidak menutup kemungkinan pengembangannya ke depan dapat diarahkan ke Pulau Maratua,” ujarnya.

Meski memiliki potensi, Ahmadong menegaskan bahwa pendirian SMK pariwisata tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Pemerintah daerah harus terlebih dahulu melakukan kajian komprehensif melalui studi kelayakan guna memastikan kesiapan wilayah. Kajian tersebut mencakup sejumlah aspek mendasar, mulai dari ketersediaan calon peserta didik, kesiapan tenaga pendidik, potensi alam yang dapat menunjang pembelajaran kejuruan pariwisata, hingga dukungan masyarakat.

“Semua itu harus dikaji terlebih dahulu melalui studi kelayakan. Dari situ akan terlihat apakah jumlah siswanya mencukupi, bagaimana kesiapan gurunya, potensi wilayahnya, serta sejauh mana dukungan masyarakat,” jelasnya.

Selain sumber daya manusia, kondisi geografis Pulau Maratua juga menjadi faktor penting yang turut diperhitungkan. Seluruh data dan temuan dari studi kelayakan tersebut nantinya akan dihimpun sebagai bahan evaluasi.

“Hasil kajian itu akan kami laporkan ke Pempov Kaltim, sebagai dasar penilaian apakah Pulau Maratua dinilai layak untuk dibangun SMK pariwisata atau tidak,” lanjut Ahmadong.

Apabila hasil studi menyatakan layak, tahapan selanjutnya akan berlanjut ke proses perizinan dan penyusunan operasional sekolah. Proses tersebut meliputi penyusunan kurikulum, penyiapan tenaga pengajar, pembukaan jurusan, hingga arah pengembangan pendidikan kejuruan ke depan.

“Pendirian SMK tidak boleh sekadar membuka sekolah. Harus dibarengi dengan kerja sama dunia usaha dan industri, karena pendidikan pariwisata sangat berkaitan dengan kualitas pelayanan dan citra destinasi,” pungkasnya. (MAULIDIA AZWINI)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *