Jumlah anak yang tidak bersekolah di Kabupaten Bulungan sangat tinggi. Berdasarkan data 2025 lalu, tercatat sekitar 2.800 anak tidak melanjutkan pendidikan atau bahkan belum pernah bersekolah sama sekali.
Angka tersebut tersebar di sejumlah kecamatan. Jumlah cukup tinggi berada di Kecamatan Sekatak, Tanjung Palas Timur, serta Tanjung Selor.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Litbang Bulungan, Iwan Sugianta, mengatakan persoalan anak tidak bersekolah di Bulungan dipengaruhi berbagai faktor.
“Mulai dari kondisi sosial masyarakat hingga keterbatasan akses pendidikan di beberapa wilayah,” ujar Iwan, pekan lalu.
Selain itu, lanjutnya, di sejumlah wilayah desa terdapat kebiasaan masyarakat yang juga memengaruhi keberlanjutan pendidikan anak. Saat musim tanam tiba, tidak sedikit anak ikut bersama orang tuanya ke ladang, yang lokasinya jauh dari permukiman.
“Karena jarak (ladang, Red)-nya jauh dan mereka tinggal di sana cukup lama, akhirnya tidak masuk sekolah dan lama-lama berhenti,” ungkapnya.
Selain itu, keterbatasan akses pendidikan di sejumlah desa juga menjadi faktor yang memengaruhi. Di beberapa wilayah, diakuinya fasilitas sekolah belum tersedia sehingga anak-anak harus menempuh perjalanan cukup jauh dengan kondisi medan yang tidak mudah.
Ia menyebut, jumlah anak tidak bersekolah paling banyak berada pada kelompok usia di atas 15 tahun. Kecamatan Sekatak menjadi wilayah dengan angka tertinggi, disusul Tanjung Palas Timur.
Namun, yang juga menjadi perhatian serius adalah masih ditemukannya anak putus sekolah di wilayah perkotaan seperti Tanjung Selor.
Menurut Iwan, kondisi tersebut perlu ditelusuri lebih jauh. Mengingat, fasilitas pendidikan di ibu kota kabupaten relatif lebih tersedia dibandingkan di desa.
“Ini seperti fenomena gunung es. Yang terlihat di permukaan hanya sebagian kecil, tetapi ketika ditelusuri lebih jauh ternyata masih ada anak-anak yang tidak bersekolah,” katanya.
Ia menambahkan, tingginya jumlah anak tidak bersekolah di Tanjung Selor juga dipengaruhi jumlah penduduk yang lebih besar dibandingkan kecamatan lain. Meski demikian, kondisi tersebut tetap memerlukan perhatian serius.
“Persoalan pendidikan anak tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah saja, tetapi memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Bulungan, Andriana, pun mengatakan penanganan anak yang tidak bersekolah harus dilakukan secara bersama-sama.
“Tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja,” tegas Andriana.
Dia juga menyampaikan bahwa pihaknya pun melakukan pendekatan langsung kepada anak-anak yang diketahui tidak bersekolah, untuk mengetahui penyebab sekaligus memberikan motivasi agar kembali bersekolah.
Menurutnya, pendekatan tersebut penting. Karena tidak sedikit anak yang sudah lama meninggalkan sekolah merasa minder untuk kembali ke lingkungan pendidikan. (Muhammad Efendi)
