Kepala BPOM Tarakan, Iswadi, menyampaikan bahwa pendampingan dilakukan bersama Badan Gizi Nasional (BGN) serta Dinas Kesehatan, dengan melibatkan seluruh tenaga yang bekerja di dapur SPPG.
“Dalam satu dapur itu rata-rata melibatkan sekitar 50 orang. Semua yang terlibat dalam pengolahan pangan kami lakukan pembinaan,” ujar Iswadi, Rabu (28/1/2026).
“Pembinaan difokuskan mulai dari penerimaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, pengemasan, sampai distribusi dan penyerahan ke pihak sekolah,” tambahnya.
Menurutnya, pendampingan juga mencakup pemenuhan persyaratan sanitasi dapur, sebelum makanan diproduksi dan didistribusikan kepada penerima manfaat.
“Terkait MBG ini, dapur SPPG harus memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk pangan siap saji. Itu wajib didapatkan terlebih dahulu sebelum dapur bisa mengeluarkan produk,” ungkapnya.
Ia mengatakan, pendampingan dilakukan secara maksimal untuk meminimalkan risiko gangguan keamanan pangan, termasuk dengan pengawasan langsung dan pengambilan sampel makanan.
“Kami juga melakukan pengambilan sampel, dan pada tahun ini akan dilakukan pengujian laboratorium secara acak,” ujarnya.
Iswadi mengungkapkan, dari evaluasi kasus keracunan pangan yang pernah terjadi sebelumnya, penyebab utama umumnya berasal dari jarak waktu antara proses memasak dengan waktu makanan dikonsumsi.
“Biasanya terkait bakteri, dan itu dipicu karena jeda waktu antara masak dan dimakan terlalu lama,” ujarnya.
Namun, setelah dilakukan pendampingan dan pembinaan terhadap dapur SPPG, ia menyebut kasus serupa sudah tidak lagi ditemukan. (Muhammad Efendi)
