Pembangunan perumahan di Kalimantan Utara (Kaltara), menurut Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, masih belum sebanding dengan kebutuhan.
Ia mengaku backlog perumahan di Kaltara masih cukup tinggi, yaitu backlog kepemilikan rumah mencapai 27.127 rumah tangga, dan backlog penghuni sebanyak 17.752 rumah tangga. Data tersebut pada 2023 lalu.
Masih tingginya angka backlog, menurut Ingkong, karena terbatasnya rumah terjangkau, terutama di daerah perkotaan seperti Tarakan dan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan.
Namun, ia juga mengakui ada persoalan yang masih menjadi kendala bagi pengembang. Yakni keterbatasan infrastruktur pendukung seperti jalan, listrik, dan air bersih yang menjadi hambatan dalam pengembangan permukiman.
Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Ingkong mengatakan, Kaltara juga memiliki potensi besar dalam pengembangan perumahan, karena memiliki posisi geografis yang strategis sebagai gerbang utara Indonesia.
Selain itu, Kaltara memiliki ketersediaan lahan pengembangan seluas 222 hektare, khususnya di Kabupaten Malinau dan Bulungan.
“Kawasan strategis seperti Koridor Sungai Kayan, Sembakung, Sesayap, Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor, serta kawasan industri dan PLTA Mentarang, siap menjadi pusat pertumbuhan baru,” ujar Ingkong, dikutip dari laman Diskominfo Kaltara.
Ingkong menegaskan bahwa penyediaan hunian layak tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah, namun diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dan dunia usaha untuk memastikan setiap warga memiliki tempat tinggal yang aman, sehat, dan bermartabat.
“Mari kita perkuat kolaborasi lintas wilayah untuk mewujudkan pembangunan perumahan yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh Kalimantan,” ujarnya ketika menghadiri Rapat Koordinasi dan Sinergi Program 1 Juta Rumah Perkotaan untuk Wilayah Kalimantan, di Auditorium Balai Kota Balikpapan, Rabu, 15 Oktober 2025 lalu. (fen)
