Pengamat Ekonomi dari Universitas Mulawarman (Unmul), Purwadi Purwoharsojo merasa prihatin dengan kondisi Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Terutama dari segi infrastruktur jalan dan ketersediaan jaringan telekomunikasi yang hingga kini masih sangat tertinggal dari kabupaten lain di Kaltim.
Purwadi menilai, penetapan Mahulu sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kaltim, sama sekali tidak membawa dampak signifikan terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim maupun Pemerintah Pusat.
Terbukti hingga DOB ini memasuki usia yang ke 10 tahun, kondisinya masih saja tertinggal. Sebagai daerah otonomi baru, kata Purwadi, seharusnya pemerintah provinsi dan pemerintah pusat bisa memberikan perhatian serius. Bukan justru menganaktirikan dan menutup mata melihat ketertinggalan pembangunan yang ada.
“Akses ke Mahulu memang sangat sulit dijangkau. Belum lagi speedboat kena ombak Sungai Mahakam, mau lewat darat, kondisi jalan juga sangat buruk, belum lagi ban pecah di jalan. Ini kan anak tiri gitu loh. Artinya itu diberikan status, tapi tanpa diberi vitamin, tidak diperhatikan,” ucap Purwadi kepada Nomorsatukaltim, Rabu (10/7/2024).
Harus Sejalan dengan Pembangunan IKN
Selama ini, kata Purwadi, Presiden RI bersama para menterinya bahkan sudah bolak balik datang ke Kaltim, seperti melakukan groundbreaking (peletakan batu pertama) proyek di Ibu Kota Negara (IKN), serta dalam rangka melaksanakan kunjungan kerja, seperti ke Samarinda dan Balikpapan.
Namun justru tidak memperdulikan ketertinggalan pembangunan di kabupaten/kota se-Kaltim, terutama di Mahulu yang merupakan wilayah perbatasan.
Pembangunan kawasan IKN seharusnya bisa memperhatikan wilayah perbatasan, sehingga wujud kemajuan pembangunan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, terutama dengan hadirnya IKN di Bumi Etam.
“Kalau perlu pada saat presiden ke IKN, mampirlah ke Mahulu. Mahulu ini kan pintu gerbangnya Kaltim yang harus dijaga. Tapi justru internetnya nggak ada, air minum masih sulit, listrik masih sulit, belum lagi persoalan lainnya,” ujar Akademisi Unmul ini.
“Seharusnya linier, ketika kawasan IKN itu dibangun dengan megah, maka megah juga seluruh Kaltim. Harusnya begitu. Ini kan sulit, mau jualan pariwisata tapi akses jalannya susah, harga tiket pesawat mahal,” sambungnya.
Ia juga mengritik Pemprov Kaltim yang justru memilih naik helikopter ke Mahulu. Seharusnya Gubernur ataupun PJ Gubernur jika hendak ke Mahulu bisa melewati jalan darat, sehingga bisa mengetahui langsung betapa sulitnya akses menuju ke Mahulu.
“Kalau perlu gubernur tidur di sana (Mahulu) sebulan dulu, dari ujung ke ujung Mahulu itu disusuri. Jadi jangan hanya laporan di atas kertas saja yang bagus. Tapi ke sana naik pesawat, ke sana naik helikopter, nggak pernah jalan darat, sama juga bohong,” imbuhnya.
Kritik Pemda Berkegiatan di Luar Daerah
Lebih lanjut, Purwadi juga mengkritik pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten yang selalu melaksanakan kegiatan di luar daerah.
Menurutnya, pelaksanaan kegiatan di luar daerah sebagai bukti bahwa pemerintah tidak serius dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.
Pemerintah seharusnya bisa melaksanakan kegiatan di kabupaten saja dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang seadanya. Bukan justru memilih kegiatan di luar daerah, seperti di Samarinda, Balikpapan, bahkan di Jakarta, apalagi mengeluarkan anggaran yang besar untuk membayar hotel.
“Jadi ngomongin APBD rendah, tapi rapatnya di Jakarta, di Balikpapan. Kenapa nggak rapat di kampung saja, sehingga warga kampung punya peredaran uang di situ, seperti biaya konsumsi dan lainnya,” bebernya.
Jadi, program pemberdayaan masyarakat yang sering digaungkan pemerintah daerah selama ini tidak ada aksi konkret di lapangan. Terbukti peredaran uang justru berada di daerah lain, bukan di wilayah sendiri.
“Itu namanya pemberdayaan omong kosong. Buat kegiatan di luar daerah, jadi uangnya beredar di tempat lain. Rapat bahas kemiskinan tapi rapatnya di hotel. Kenapa nggak di kampung saja, biar orang juga tahu kriteria kemiskinan itu. Kondisi lapangan dan lainnya,” tegas Purwadi.
Ketertinggalan pembangunan di Mahulu, kata Purwadi, tentu juga menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi seluruh pejabat di daerah tersebut. Terutama dalam memperjuangkan anggaran ke pemerintah provinsi hingga pusat.
Sehingga alokasi anggaran Bantuan keuangan (Bankeu) yang digelontorkan setiap tahun bisa mengalami peningkatan, yang pada akhirnya akan berdampak pada kemajuan pembangunan.
Kemudian, ia menyarankan agar pemkab setempat harus bisa menyusun program-program skala prioritas, terutama program pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).
“Artinya ini juga menjadi PR bagi pejabat-pejabat di Mahulu untuk terus berusaha mendapatkan anggaran dari provinsi dan pusat. Kemudian peningkatan SDM. Ibarat kalau usia sekolah, Mahulu itu mestinya sudah paham dalam melakukan perencanaan yang baik,” tandasnya.
Sebelumnya, Wakil Bupati Mahulu, Yohanes Avun juga menyampaikan aspirasinya terkait masih kurangnya perhatian pemerintah provinsi dan pusat terhadap pembangunan infrastruktur jalan di kabupaten yang baru berusia 10 tahun itu.
Saat ini, kata Avun, Pemkab Mahulu masih fokus dalam pembangunan sarana pemerintahan, rumah sakit yang belum memadai, serta fasilitas pendidikan yang banyak diperhatikan. Kemudian masih banyak instansi pemerintah yang belum memiliki kantor permanen.
“Artinya APBD kita di Mahulu ini fokusnya ke situ dulu. Kalau kita mau bangun jalan lagi dengan kondisi keuangan yang ada kan nggak mungkin. Nah kita berharap karena jalan Penghubung dari Kutai Barat sampai di Long Apari masih non status, kita berharap APBN lah yang lebih banyak ke situ,” kata Avun. (*/iswanto/arie)
