DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) bersepakat untuk menutup Jembatan Mahakam Kota Samarinda.
Hal tersebut diungkapkan, pasca Rapat Dengar Pendapat (RDP) yamg digagas oleh Komisi II DPRD Kaltim dengan mengundang para pihak-pihak terkait di Hotel Blue Sky Pandurata, Jakarta, pada Rabu (19/2/2025).
Penutupan tersebut, dipicu oleh kapal tongkang Indosukses 28 yang memuat kayu menabrak pilar jembatan Mahakam hingga retak, pada Minggu (16/2/2025) lalu, sekitar 16.00 Wita.
Saat itu kapal tongkang ditarik Tugboat (TB) MTS 28 dari arah Muara Kaman Kukar melalui Sungai Mahakam dan hendak menuju Kepulauan Riau. “Kami rapat di Jakarta sekitar 14.00 WIB. Atas izin pimpinan DPRD kami tindaklanjuti terkait insiden ini, apalagi melihat fakta-fakta di lapangan yang tampak bahwa fender (pelindung) jembatan hilang pasca ditabrak,” kata Sabaruddin Panrecalle selaku Ketua Komisi II DPRD Kaltim.
Menurutnya, video penabrakan dan CCTV menjadi bukti akurat yang disampaikan kepada pihaknya. “Dengan bukti kuat itu, kami bisa mengidentifikasi bahwa persoalan ini harus ditanggapi secara serius,” ucap Sabaruddin, pada Kamis (20/2/2025).
Rekomendasi penutupan sementara, lanjutnya, merupakan hasil rapat bersama dari penyampaian semua pihak yang hadir. “Pandangan teman-teman mengutamakan keselamatan masyarakat Kaltim. Apalagi jembatan ini menjadi nadi untuk aktivitas ekonomi hingga sosial,” jelasnya.
Bagi Sabaruddin, apabila jembatan tersebur roboh maka akan banyak dana yang pastinya harus digelontorkan. Oleh karenanya, Sabaruddin menekankan, dengan Undang–Undang (UU) di negara ini untuk menjamin keselamatan warganya.
“Keselamatan warga merupakan hukum tertinggi, kita bersepakat dalam rapat untuk merekomendasikan Jembatan Mahakam Samarinda ditutup sementara,” tegasnya.
Adapun, hal itu juga dituangkan dalam berita acara dam Pemprov akan merekomendasikan ke Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) untuk menutup dan memeriksa detail kerusakan atau dampak dari insiden tabrakan.
“Penutupan juga bukan saja usulan DPRD. Tapi, dari pihak eksekutif dalam hal ini Pemprov Kaltim dan para pihak terkait,” ungkap Sabaruddin.
Ia menegaskan, jika aktivitas di kolong Jembatan Mahakam masih dilanjutkan maka berpotensi terjadinya tabrakan kembali oleh kapal-kapal tongkang lainnya.”Fender sebagai penyangga sudah hilang akibat ditabrak kapal karena kejadian itu, yang terpenting keselamatan masyarakat merupakan hukum tertinggi,”
“Jadi harus itu stop sementara aktivitas di atas maupun di bawah jembatan, karena kita tidak tahu berapa beban dan berapa derajat pergeseran terjadi akibat tabrakan kemarin. Jangan sampai ada korban,” sambungnya.
RDP sendiri, ujar Sabaruddin, selain dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Asisten 2 Gubernur, Dinas PUPR, Perusda PT MBS karena memiliki kapal pandu tunda, bekerjasama PT Pelindo Jasa Maritim yang menangani seluruh kapal pandu tunda di Jembatan Mahakam Kota Samarinda.
Pihak KSOP Samarinda juga turut hadir, sebab mereka memiliki tanggung jawab terkait menjamin keselamatan dan keamanan angkutan perairan saat melintas di kolong Jembatan.
Politisi Gerindra Kaltim itu juga menegaskan, pihak KSOP harus menindaklanjuti nahkoda kapal pandu yang bertugas saat insiden tabrakan pilar 2 dan 3 Jembatan Mahakam terjadi.
“Ya pasti kita minta juga ke mereka, karena KSOP juga paling bertanggung jawab. Jika pengolongan kapal dilakukan dengan baik maka tidak terjadi insiden,” tekannya.
Hal tersebut, juga sudah dipaparkan melalui rapat bahwasanya kejadian itu menyangkut nyawa. Sehingga bagi Sabaruddin, harus ada yang bertanggung jawab termasuk pihak perusahaan.
Tak hanya itu, Sabaruddin akan memanggil kembali pihak perusahaan dan dinas terkait yang tidak hadir. “Kita akan panggil, meminta mereka untuk buat Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Agar dapat menghitung apa yang mesti dilakukan pihak perusahaan dalam membenahi dampak dari tabrakan,” urainya.
Pihaknya juga terus mengawal kejadian tersebut, agar perusahaan membangun kembali fender yang dihantam kapal tongkang itu. Sekdaprov Kaltim, Sri Wahyuni mengatakan, pemerintah bersepakat untuk menutup sementara aktivitas di Jembatan Mahakam.
“Hari ini Pemprov akan rapat bersama BBPJN dan pihak terkait untuk membahas hasil RDP Komisi II DPRD Kaltim di Jakarta,” sebut Sri.
Pihaknya juga akan melakukan koordinasi ke kepolisian dan Dinas Perhubungan (Dishub), guna merekayasa lalu lintas. “Kami akan berkordinasi ke pihak kepolisian dan Dinas Perhubungan mengenai lalu lintas pengendara agar bisa dua arah (ke Jembatan Mahakam IV) dan Jembatan Mahakam (lama),” tutup Sri.(salsa/arie)
