EFEK dirumahkannya Pegawai Tidak Tetap (PTT) Tenaga Kesehatan (Nakes) dan dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pratama Talisayan, membuat pelayanan kepada pasien menjadi tersendat.
Salah satu dokter umum RSUD Pratama Talisayan, Yeni Rosa Sitohang mengungkapkan, kondisi beberapa hari belakangan ini pihak rumah sakit harus bekerja ekstra melayani pasien di tengah kurangnya tenaga kesehatan.
“Kalau rata-rata kunjungan poli sekitar 15-20 pasien, IGD 24 jam 15-20 pasien, rawat inap 12-20 pasien per hari,” ungkap Yeni, Kamis (23/1/2025).
Yeni menjelaskan, rata-rata pasien datang berobat ke RSUD Pratama Talisayan berasal dari 5 Kecamatan terdekat di wilayah pesisir, mayoritas pasien memiliki riwayat sakit musiman hingga status berat.
“Kalau rata-rata pasiennya dari demam sampai hipertensi, stroke, diabetes melitus,” jelasnya.
Menurutnya, jika kondisi dokter spesialis dan tenaga kesehatan di RSUD Pratama Talisayan yang terbatas dibiarkan berkepanjangan, maka terancam tidak dapat melakukan pelayanan dengan maksimal.
“Kita baru berjalan 1 minggu seperti ini tenaga dokter sudah ada yang drop. Tapi tetap memaksakan untuk melakukan pelayanan dikarenakan tidak ada yang bisa menggantikan,” tuturnya.
Disatu sisi, saat ini dirinya masih berstatus dokter umum, bahkan jika harus turun tangan melayani penanganan kesehatan secara spesifik, terpaksa dilakukan meski bukan kompetensi sesuai kebutuhan.
“Karena kami harus bekerja sesuai kompetensi dokter umum. Dengan adanya pelayanan spesialistik angka rujukan ke RSUD Abdul Rivai menurun, terutama penyakit yang masih dapat ditangani RSUD Talisayan,” ujarnya.
Namun, dengan kondisi saat ini, pilihan pertama jika ada kasus spesialistik, pihaknya akan merujuk pasien ke RSUD Abdul Rivai. Yeni mengungkapkan, total dokter umum yang ada di RSUD Pratama Talisayan mencapai 10 orang dan yang dirumahkan ada 6 dokter, sehingga tersisa 4 petugas pelayan kesehatan.
“Yang notabennya harus melayani semua unit mulai dari IGD 24 Jam, Poli umum dan rawat inap. Ditambah beberapa puskesmas tutup karena tidak ada tenaga dokter sehingga jumlah kunjungan lebih banyak dari biasanya,” ungkapnya.
Menindaklanjuti kekurangan tenaga kesehatan dan dokter spesialis di RSUD Pratama Talisayan, pihaknya sudah berusaha berkomunikasi dengan direktur rumah sakit serta Dinas Kesehatan maupun pemerintah daerah.
“Tapi dikarenakan adanya surat edaran dari Dinas Kesehatan terkait tenaga medis non ASN yang dirumahkan, maka mau tidak mau direktur harus mengikuti surat edaran tersebut,” ujarnya.
Namun, pihaknya tetap mengupayakan cara lain agar tenaga medis khususnya di RSUD Pratama Talisayan dapat kembali lakukan pelayanan normal.
“Kami tetap berupaya mencari solusi, agar pelayanan di RSUD Talisayan ini bisa maksimal,” tandasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Berau, Lamlay Sarie menyampaikan, pihaknya akan kembali melakukan pemetaan ulang terhadap Tenaga Kesehatan (Nakes) di Kabupaten Berau.
Pemetaan ulang terhadap Nakes ini sesuai dengan arahan Bupati Berau Sri Juniarsih Mas, Dinkes Berau diminta untuk melakukan penyesuaian tenaga kesehatan di semua fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Berau.
“Dalam pemenuhan Nakes, tetap akan berkomitmen kepada Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berlaku. Kami akan memetakan ulang ketersediaan Nakes, mengikuti arahan dari ibu bupati,” kata Lamlay.
Lamlay menjelaskan, konsep penyesuaian yang dimaksud adalah dengan melihat jumlah Nakes di setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes). Jika jumlah Nakes di suatu Fasyankes lebih banyak, maka mereka akan dipindahkan ke Fasyankes lainnya.
“Artinya, bila ada satu Puskesmas yang jumlah nakesnya lebih banyak, maka akan digeser dulu ke yang Fasyankes yang kosong,” jelasnya.
Menurutnya, hal ini bertujuan untuk pelayanan kesehatan di Kabupaten Berau tetap berjalan lancar, hingga menunggu pengisian formasi oleh Nakes yang telah lulus tes CPNS. Lamlay berharap, Nakes yang telah lulus CPNS dapat segera menjalankan tugasnya untuk melayani kesehatan masyarakat Berau.
Sementara, Bupati Berau Sri Juniarsih Mas, akan berkordinasi dengan pemerintah pusat melalui Menpan-RB untuk kebijakan Berau terkait mempekerjakan tenaga honorer dibawah 2 tahun.
“Kami masih on progres. Ada beberapa rencana tindak lanjut untuk segera kami tindaklanjuti,” pungkasnya. (RIZAL)
