TANJUNG SELOR, NOSAKALTARA – Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara mencatat penurunan jumlah penduduk miskin di Provinsi Kaltara.
Jumlah penduduk miskin di provinsi perbatasan Indonesia-Malaysia ini berkurang 6,72 ribu jiwa atau 0,94 persen menjadi 41,11 ribu jiwa atau 5,38%.
Kepala BPS Kaltara, Mas’ud Rifai mengatakan, jumlah penduduk miskin di Kaltara pada Maret 2024 mencapai 47,83 ribu jiwa atau 6,32 persen.
Kemudian pada September 2024, jumlah penduduk miskin di Kaltara tercatat sebanyak 41,11 ribu jiwa atau setara 5,38% dari total penduduk.
“Artinya ada penurunan jumlah kemiskinan di Kaltara sebanyak 6,72 ribu (0,94 persen) selama kurun waktu enam bulan,” katanya, Senin (20/1/2025).
Meski dari sisi jumlah mengalami penurunan, namun menurut Mas’ud, terdapat dinamika antara daerah perkotaan dan perdesaan di Kaltara.
Di mana jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan justru mengalami kenaikan 23.18 ribu jiwa (4,73 persen) pada Maret 2024 menjadi 25.06 ribu jiwa (5,07 persen) pada September 2024.
Sedangkan di wilayah perdesaan, penduduk miskin mengalami penurunan dari 24,65 ribu jiwa (9,23 persen) pada Maret 2024 menjadi 16,05 ribu jiwa (5,96 persen) pada September 2024.
Mas’ud menyebut, ada beberapa faktor penyebab terjadinya dinamika jumlah kemiskinan antara di wilayah perkotaan dan perdesaan.
“Salah satu faktornya adalah kenaikan harga sejumlah komoditas sembako,” ungkapnya.
Dia menjelaskan, komoditas makanan yang paling banyak berkontribusi terhadap garis kemiskinan di Kaltara adalah beras, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan.
Namun, komoditas penyumbang lainnya memiliki perbedaan antara kedua wilayah tersebut. Di perkotaan, komoditas seperti rokok, telur ayam, daging ayam, dan bandeng juga menjadi penyumbang utama.
Sementara di perdesaan, selain beras, komoditas seperti kue basah dan bandeng juga cukup berpengaruh. Untuk garis kemiskinan nonmakanan, perumahan menjadi komponen terbesar baik di perkotaan maupun perdesaan.
“Termasuk juga komoditas seperti listrik, pendidikan, bensin dan air juga mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kaltara ini,” ujarnya.
Lebih jauh diungkapkannya, perlu ada upaya pemerintah dalam mengentaskan angka kemiskinan, utamanya di wilayah perkotaan, dan upaya untuk mengurangi kesenjangan antara daerah perkotaan dan perdesaan.
Meski secara penurunan angka, di wilayah perdesaan mengalami pengurangan jumlah kemiskinan, namun secara keseluruhan, penduduk miskin di perdesaan masih cukup tinggi dibandingkan di perkotaan.
“Kemiskinan ini perlu ada kajian mengenai faktor-faktor penyebab. Terutama di wilayah perdesaan yang masih perlu mendapat perhatian,” ujarnya. (ALAN)
