Pentingnya Sinergi Pemangku Kebijakan

Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel

Pembukaan Rakor Dekonsentrasi Gubernur wakil pemerintah pusat (GWPP) urusan perencanaan se-Kaltim di Tanjung Redeb.
RAPAT Koordinasi Dekonsentrasi Gubernur Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) Urusan Perencanaan se-Kalimantan Timur Tahun 2024 dilaksanakan di Kabupaten Berau pada Jumat (22/11/2024).
Pjs Bupati Berau, Sufian Agus berharap, pertemuan ini dapat menjadi momentum pendiskusian rencana kedepan, penguatan, serta kolaborasi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan Kalimantan Timur yang semakin akuntabel dan mensejahterakan masyarakat.
“Kita tentu menyadari, bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan yang diimplementasikan harus dapat mengakomodir kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta disesuaikan dengan karakteristik wilayah,” katanya.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap program dan kebijakan dapat berjalan dengan optimal, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
“Untuk itu, saya ingin menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka, koordinasi yang efektif, dan pemantauan yang berkala agar setiap kebijakan yang ditetapkan dapat dijalankan dengan baik,” tuturnya.
Agus menyebut, pemerintah daerah siap mendukung dan bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk menciptakan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berbasis pada kebutuhan masyarakat.
“Kemudian, yang tak kalah penting, kita juga harus dapat memastikan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan dapat digunakan dengan tepat,” paparnya.
Program-program yang disusun hendaknya berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, dan dapat meningkatkan daya saing daerah. Hal ini, sangat relevan mengingat tantangan pembangunan yang semakin kompleks, yang membutuhkan kerjasama yang solid dan terarah di semua tingkat pemerintahan.
“Tentu, kami juga menyambut baik terselenggaranya kegiatan Rakor ini sebagai ajang peningkatan sinergitas di antara pemerintah daerah bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, khususnya dalam menjaga keutuhan kesatuan Kalimantan Timur, yang muaranya adalah keberhasilan pembangunan,” ujarnya.
“Apalagi, Kalimantan Timur merupakan Ibukota Nusantara, yang mana kita dituntut agar bekerja dan melayani lebih optimal,” pungkasnya. (RIZAL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *