KEPALA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalimantan Timur, Bambang Arwanto, mengajak seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Berau untuk bersama-sama memberantas aktivitas tambang ilegal yang kian meresahkan.
Menurutnya, masalah tambang ilegal bukan lagi persoalan sederhana, sebab aktivitas ini tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga mengganggu jalannya operasi tambang yang telah memiliki izin resmi.
Bambang mengungkapkan, bahkan lokasi salah satu perusahaan tambang besar di Kabupaten Berau turut menjadi sasaran penambangan ilegal. Kawasan pasca-tambang yang seharusnya direhabilitasi sesuai aturan, justru sering kali dimanfaatkan oleh oknum-oknum tambang ilegal. Hal ini tidak hanya merugikan perusahaan tetapi juga membahayakan lingkungan dan keselamatan masyarakat di sekitar area tambang tersebut.
“Hampir semua program pasca-tambang dirusak oleh aktivitas ilegal mining ini. Padahal, perusahaan tambang legal sudah memiliki kewajiban untuk memperbaiki kembali lahan pasca-tambang,” jelas Bambang saat mendampingi Pj Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, pada hari Selasa (29/10/2024).
Dalam rangka mengatasi permasalahan ini, Bambang mengajak semua pihak untuk mengambil sikap tegas melawan tambang ilegal. Ia menyebutkan bahwa pihak ESDM telah mulai menertibkan izin-izin tambang di wilayah tersebut guna meminimalisir tumpang tindih dan kesalahpahaman yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Selain itu, ESDM juga menerapkan prosedur yang lebih ketat dalam menerbitkan izin baru, terutama bagi yang dokumennya masih belum jelas atau lengkap.
“Kami tidak akan mengeluarkan izin yang belum jelas status clear and clean-nya. Meskipun ada tekanan dari mafia tambang, kami tetap akan bertindak tegas. Banyak sekali mafia tambang yang beroperasi di sektor tambang ilegal ini,” ungkap Bambang.
Ia juga menekankan komitmen kuat dari pemerintah daerah untuk terus menegakkan aturan dan menertibkan tambang-tambang ilegal di Kalimantan Timur. Menurut Bambang, penting untuk menciptakan ekosistem tambang yang sehat dan bertanggung jawab, agar industri ini dapat berkembang dengan cara yang benar.
Aktivitas tambang ilegal ini sudah sering mendapat kecaman dari berbagai kelompok aktivis lingkungan di seluruh Indonesia, termasuk yang berada di Kalimantan Timur. Dampak negatif dari tambang ilegal sering kali mencemarkan citra para penambang legal yang sebenarnya berusaha mematuhi regulasi. Karena itu, Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik, merasa perlu untuk mengedukasi masyarakat bahwa tambang yang dijalankan sesuai aturan dapat memberi manfaat bagi masyarakat sekitar.
“Pj Gubernur Kaltim membangun ekosistem tambang yang positif, menunjukkan bahwa industri tambang yang dikelola dengan benar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya menguntungkan sekelompok kecil saja,” pungkasnya. (RIZAL)
