PENJABAT sementara (Pjs) Bupati Berau, Sufian Agus, mengikuti rapat evaluasi kinerja yang dipimpin oleh Pejabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, yang diselenggarakan pada Selasa (22/10/2024).
Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat Kakaban, Kantor Bupati Berau, dan bertujuan untuk mengevaluasi kinerja para Pjs Bupati dan Wali Kota se-Kalimantan Timur selama mereka menjalankan tugas sebagai penjabat sementara kepala daerah.
Pada kesempatan tersebut, Sufian Agus menyampaikan laporan mengenai kinerja selama satu bulan pertama menjabat sebagai Pjs Bupati Berau. Dalam laporannya, ia memaparkan sejumlah indikator prioritas yang menjadi fokus utama pemerintah daerah. Diantaranya adalah memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati yang bersih dan transparan, menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam proses tersebut, serta mengatasi berbagai isu krusial seperti inflasi, stunting, dan kesehatan.
“Selain itu juga memastikan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Berau berjalan lancar,” ucapnya.
Selain itu, ia juga menyoroti upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik, mengurangi angka pengangguran, mempercepat penyerapan anggaran, mempermudah proses perizinan, dan mengatasi kemiskinan ekstrem.
Dalam upaya menjaga netralitas ASN, Sufian Agus menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai langkah konkret. Diantaranya adalah mengadakan rapat koordinasi dengan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), menerbitkan surat edaran (SE) yang menekankan pentingnya netralitas ASN, serta mendeklarasikan pemilu damai sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga suasana kondusif selama proses pemilihan berlangsung.
Terkait inflasi yang saat ini menjadi perhatian serius di Kabupaten Berau, Sufian Agus menyebutkan bahwa Berau mencatat inflasi tertinggi di Kalimantan Timur, mencapai 3,34 persen. Untuk menanggulangi hal ini, pemerintah daerah telah mengadakan rapat koordinasi guna mengevaluasi tarif Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Abdul Rivai di Tanjung Redeb.
Selain itu, pemerintah juga melakukan pengadaan 7.000 bibit cabai yang akan didistribusikan kepada masyarakat untuk mendorong kemandirian pangan melalui pekarangan pangan lestari.
“Langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu mengendalikan harga kebutuhan pokok, terutama komoditas pangan, yang menjadi salah satu faktor utama penyebab inflasi,” tuturnya.
Selain masalah inflasi, Sufian Agus juga menyoroti persoalan kemiskinan ekstrem yang didefinisikan sebagai kondisi di mana masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, serta akses informasi.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya mengatasi masalah ini dengan berbagai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sufian Agus menambahkan bahwa saat ini, kemiskinan ekstrem tidak ditemukan di Kabupaten Berau, yang menurutnya menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai target-target pembangunan dan kesejahteraan.
Dengan langkah-langkah tersebut, Sufian Agus optimis bahwa pemerintah Kabupaten Berau akan terus dapat memenuhi harapan masyarakat, terutama dalam menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan kualitas hidup, dan memastikan terlaksananya pemilihan yang adil dan damai.
“Tentu kita mengusahakan yang terbaik untuk masyarakat Berau,” pungkasnya. (SAHRUDDIN)
