Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) memicu emisi yang cukup besar, pembangkit energi ramah lingkungan terus diupayakan, untuk menggantikannya.
Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengungkapkan bahwa mereka akan mengganti sebanyak 800 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG). Tindakan ini dilakukan agar Indonesia dapat mencapai emisi nol karbon (net zero emission/ NZE) pada tahun 2060.
Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN, Wiluyo Kusdwiharto. Menurut Wiluyo, PLN juga sudah menyiapkan peta jalan atau roadmap untuk mencapai emisi nol karbon.
“Kami juga punya roadmap untuk emisi mol karbon pada tahun 2060, yaitu dengan mengganti 800 pembangkit listrik tenaga batu bara dengan pembangkit listrik tenaga gas,” jelas Wiluyo dalam keterangan tertulis resminya pada Sabtu 7 September 2024.
Tidak berhenti disitu, saat ini perseroan juga tengah merancang kembali RUPTL yang sudah terhijau ini dengan transformasi agresif yang di sebut Accelerated Renewable Energy Development (ARED).
“Hal ini menandai komitmen besar dalam transisi energi di sektor ketenagalistrikan Indonesia, di mana penambahan kapasitas pembangkit 75 persen berbasis pada energi baru terbarukan (EBT) dan 25 persen berbasis pada gas,” jelas Wiluyo.
Selain itu, Wiluyo juga menambahkan bahwa kolaborasi global sangat krusial untuk memecahkan tantangan transisi energi seperti investasi, intermitensi listrik EBT, hingga kesenjangan antara lokasi sumber energi EBT di daerah terpencil dengan pusat permintaan listrik di perkotaan.
“Kami telah menjalin kolaborasi dan kerja sama dengan berbagai negara, dengan investor lokal dan internasional, dengan pengembang, penyuplai, dan vendor (terkait transisi energi). Kami telah mendiskusikan dengan mereka bagaimana menjalankan transisi energi secara smooth dan secepat mungkin,” ujar Wiluyo.
PENTINGNYA KOLABORASI GLOBAL
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menekankan pentingnya kolaborasi global dalam menghadapi perubahan iklim, terutama antara negara maju dan berkembang.
Dia menyatakan bahwa pendekatan yang kolaboratif dan berperikemanusiaan diperlukan untuk memastikan transisi energi yang adil, tanpa membebani rakyat kecil.
“Untuk menyelesaikannya (transisi energi) butuh pendekatan yang kolaboratif, butuh pendekatan yang berperikemanusiaan, dan kolaborasi antara negara maju dan berkembang serta kemanusiaan agar prosesnya tidak mengorbankan kepentingan rakyat kecil,” ujar Presiden Jokowi dalam keterangan tertulis resminya pada Sabtu 7 Agustus 2024.
Hal serupa juga diungkapkan oleh Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menjelaskan bahwa PLN berkomitmen menjalankan transisi energi dengan berpegang pada trilema energi yakni keandalan, keterjangkauan, dan keberlanjutan energi.
“Sebagai tulang punggung transisi energi di tanah air, PLN berkomitmen mendukung Pemerintah dalam mencapai NZE berdasarkan trilema energi. Kami tidak hanya berfokus pada penyediaan energi listrik semata, tetapi juga memastikan energi yang disalurkan aman, bersih, terjangkau, dan berkelanjutan,” jelas Darmawan dalam keterangannya pada Sabtu 7 Agustus 2024.
Dia juga menyampaikan bahwa perubahan iklim merupakan permasalahan global. Untuk itu, dibutuhkan juga solusi secara global dalam bentuk kolaborasi, baik dalam strategi, inovasi teknologi, maupun investasi bersama.
“Dulu, PLN merupakan perusahaan yang tertutup, saat ini, PLN merupakan perusahaan yang sangat terbuka dan kolaboratif. Kami siap dengan semua peluang kolaborasi,” imbuhnya. (DISWAY.ID/ARIE)
