Suhu politik menjelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim saat ini mulai terasa. Apalagi proses Pemilu 2024 juga telah dilaksanakan.
Para elit politik mulai membicarakan tentang bagaimana proses Pilkada Kaltim 2024. Memperkuat barisan partai-partai politik, hingga menentukan figur yang bakal didorong untuk mengikuti kontestasi Pilgub yan dilaksanakan pada bulan November mendatang.
Selama ini, beberapa nama memang sudah mulai muncul di media massa. Walaupun sebetulnya belum ditetapkan di internal partai mereka.
Pengamat Politik Kaltim, Budiman menegaskan, kepada setiap figur yang bakal ikut berkontestasi agar betul-betul memahami persoalan yang ada di Kaltim selama ini.
Di Kaltim, kata Budiman, masih banyak persoalan krusial yang harus segera diatasi. Seperti persoalan interkoneksi atau infrastruktur jalan antar daerah.
Menurutnya, persoalan infrastruktur jalan antar kabupaten/kota di Kaltim selama ini masih banyak yang belum optimal. Sehingga hal tersebut perlu menjadi perhatian utama.
“Artinya infrastruktur di Kaltim ini punya masalah tersendiri. Contohnya saja kalau kita mau ke Berau bagaimana susahnya, kemudian ke Mahulu. Nah, jaminan koneksi antar kabupaten ini sangat penting menurut saya,” kata Budiman kepada media ini, Senin (25/3/2024).
Selain itu, beberapa persoalan dasar juga harus menjadi perhatian utama. Seperti air minum bersih, listrik dan beberapa sektor lainnya yang selama ini belum optimal dikerjakan.
Kemudian berkaitan dengan ketahanan pangan di Kaltim yang selama ini masih terlalu banyak dipasok dari luar daerah, seperti Jawa dan Sulawesi.
Menurut Dosen Fisip Unmul ini, persoalan ketahanan pangan di Kaltim sangat berimplikasi terhadap keberlangsungan hidup masyarakat, terutama disaat terjadi kenaikan harga. Persoalan ini juga harus menjadi prioritas utama para calon-calon pemimpin Kaltim.
“Jadi, beberapa hal itulah yang menjadi perhatian besar calon-calon pemimpin Kaltim kedepannya. Mereka harus betul-betul paham dengan situasi yang terjadi di Kaltim. Ini kan masih menjadi PR bagi Pemprov Kaltim,” tegasnya.
Meski demikian, lanjutnya, hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kaltim memiliki dampak yang positif terhadap pembangunan di semua sektor.
Pembangunan kawasan IKN, akan berimplikasi pada kemajuan pembangunan di Kaltim, terutama daerah-daerah penyangga.
“IKN itu kan menjadi program pembangunan nasional, jadi otomatis banyak dana yang mengalir ke situ. Berharap itu akan berimplikasi pada pembangunan di Kaltim juga. Karena agak aneh, ketika IKN maju, tapi di Kaltim malah pembangunannya mandek,” imbuhnya.
Kaltim Tidak Kekurangan Stok Pemimpin
Sebenarnya, menurut Budiman, banyak sekali figur-figur pemimpin di Kaltim yang memiliki potensi untuk menjadi gubernur. Hanya saja, untuk saat ini dari beberapa figur yang ada, kelihatannya belum ada yang berani untuk melawan figur kepemimpinan Isran Noor (mantan Gubernur Kaltim periode 2018-2023).
Budiman menilai, Figur-figur pemimpin yang ada di Kaltim saat ini masih banyak yang memilih untuk bertahan di posisi mereka masing-masing. Bahkan sebagian besar dari mereka justru memiliki target untuk menjadi kosong dua atau wakilnya Isran Noor.
“Banyak pemimpin di Kaltim yang memilih bertahan di posisinya. Seperti Andi Harun, dia masih nyaman di Kota Samarinda, apalagi dengan konsep memajukan Kota Samarinda. Balikpapan juga demikian, Paser dan Kukar juga demikian, Semua punya potensi. Saya melihat banyak calon pemimpin di Kaltim ini kalah duluan sebelum bertanding. Banyak fenomena figur yang ada, tokoh yang ada, orientasinya hanya mau jadi kosong duanya Pak Isran,” jelasnya.
Budiman berpendapat, fenomena tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh situasi Pemilihan legislatif (Pileg) yang telah dilaksanakan pada bulan Februari lalu. Terutama terkait adanya praktik money politik (Politik uang) yang semakin brutal.
Jika berkaca dari Pileg tersebut maka, figur yang bersangkutan harus bisa mengumpulkan puluhan miliar bahkan ratusan miliar modal untuk memenangkan kontestasi Pilgub Kaltim.
“Bagi yang tidak punya modal dengan melihat situasi Pileg kemarin maka, dia akan mundur dengan sendirinya. Sehingga rasional cara berpikirnya kalau mereka hanya berburu kosong dua saja,” tuturnya.
Ada Representasi Pemerintah Pusat
Jika berkaca pada penunjukan PJ Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun dan PJ Gubernur Kaltim Akmal Malik beberapa waktu lalu yang diutus dari pemerintah pusat. Menurut Budiman, kemungkinan figur yang berkontestasi di Pilgub Kaltim 2024 juga bakal melibatkan figur dari pusat.
Budiman menilai, Pilgub Kaltim 2024 ini akan menjadi perhatian pemerintah pusat. Sebab ini juga ada keterkaitannya dengan kepentingan pemerintah pusat, terutama dalam keberlanjutan pembangunan IKN.
“Saya melihat ada kepentingan IKN di sini yang diterapkan. Artinya, kalau itu terus yang menjadi orientasi pemerintah pusat maka, kemungkinan orang dari pusat akan dibawa ke Kaltim ini,” ujarnya.
PJ Gubernur Kaltim Rotasi Delapan Pejabat
Pada Kamis 21 Maret 2024 lalu, Pj Gubernur Kaltim lantik, sekaligus merotasi delapan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk ditempatkan sebagai kepala dinas di beberapa instansi pemerintahan.
Budiman menilai, keputusan Pj Gubernur Kaltim, yang merotasi delapan orang pejabat juga penting untuk dicermati. Menurutnya, Fenomena dalam Kontestasi politik ketika incumbent masih punya kekuatan untuk menguatkan orang di bawah dan bisa bergerak untuk memenangkan kontestasi maka, mutasi pejabat struktural adalah jalan yang rasional dan realistis.
“Kita melihat Pak Akmal Malik pergerakannya dalam merotasi delapan pejabat. Saya melihat sedikit sekali Pj yang melakukan rotasi pejabat dalam masa kepemimpinan. Artinya kalau itu (mutasi pejabat,red) yang menjadi tolok ukur maka ada kemungkinan. Tapi itu tergantung dari niatnya Pak Pj Gubernur,” ucapnya.
Namun disisi lain, lanjut Budiman, jika dilihat dari figur-figur yang ada di Kaltim selama ini, Isran Noor memiliki basis kekuatan politik bahkan salah satu representasi nasional yang tentunya punya potensi besar untuk memenangkan kontestasi.
Apalagi, pada Kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu, Isran Noor sangat getol untuk mengkampanyekan pasangan Prabowo-Gibran di Kaltim. Meskipun Isran Noor pada waktu itu tidak masuk dalam struktur kampanye Prabowo-Gibran.
Kemudian, selalu membicarakan keberlanjutan pembangunan IKN pada setiap pertemuan dengan masyarakat Kaltim di beberapa titik seperti di Pampang dan Convention Hall dalam acara hiburan bersama masyarakat Kaltim. Kedekatan dan pengaruh politik Isran Noor dengan pemerintah pusat juga tak perlu diragukan lagi.
“Kalau IKN itu adalah prioritas nasional dan figur yang mendukung itu, maka Pak Isran adalah representasi nasional. Jika melihat kedekatan secara nasional maka, beliau ini representasi nasional. Apalagi yang dibicarakan selalu IKN, nah IKN itu kepentingan pusat,” terangnya.(nomorsatukaltim.com)
