Kemacetan mulai Menghantui

Imbas jadi Kota Penyangga IKN 

Menjadi salah satu kota peyangga di Ibu Kota Nusantara (IKN), tentu Balikpapan, merasakan berbagai dampak. Mulai pertumbuhan penduduk, kendaraan, ekonomi dan lainnya. Bukan berarti ini menjadi hal positif saja, masalah-masalah juga akan menyertai.

Kepadatan dan kemacetan, merupakan masalah yang akan muncul tentunya. Bahkan saat ini di Balikpapan sudah mulai terjadi. Jumlah penduduk mengalami peningkatan, dan otomatis kendaraan juga akan meningkat.

Adapun untuk data kependudukan terbaru yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri menunjukkan, pertumbuhan penduduk yang signifikan di Kota Balikpapan.

Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) untuk semester I tahun 2023, jumlah penduduk yang tercatat adalah sebanyak 733.396 jiwa.  Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Balikpapan, Tirta Dewi mengungkap, bahwa angka tersebut meningkat menjadi 738.532 jiwa pada semester II tahun yang sama, menandakan peningkatan sebesar 5.136 jiwa.

“Peningkatan ini mencerminkan jumlah penduduk permanen yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Balikpapan,” kata Tirta, beberapa waktu lalu.

Lanjutnya, peningkatan jumlah penduduk, diwarnai dengan jumlah pekerja yang hadir di kota Balikpapan sebagai penduduk non-permanen.  “Meskipun kehadiran mereka terlihat jelas di lapangan, banyak di antara mereka yang secara administratif belum terdata atau terlaporkan,” tambahnya.

Kenaikan jumlah penduduk permanen dan non-permanen ini, kata Tirta, menunjukkan dinamika sosial dan ekonomi yang bergerak cepat di Balikpapan. Hal tersebut seiring dengan perkembangan industri dan peluang kerja yang terus berkembang.

“Pemerintah kota, bersama dengan instansi terkait, terus berupaya untuk mengintegrasikan data penduduk non-permanen ke dalam sistem kependudukan. Guna memastikan semua warga mendapatkan akses layanan publik yang setara,” tandasnya.

Padatnya penduduk, kendaraan juga meningkat, mereka yang penduduk non-permanen tentu juga sebagian besar memiliki kendaraan, akhirnya kemacetan-kemacetan tak dapat dihindari.

Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Kaltim, Kombes Pol Rifki mengatakan, penyebab kemacetan ada beberapa faktor, di antaranya adalah kenaikan jumlah kendaraan bermotor, faktor ruas jalan, seperti adanya perbaikan di jalan-jalan tertentu, dan juga akibat dari antrean panjang di beberapa SPBU.

“Kami sampaikan ke Kasatlantas, untuk solusinya dengan melakukan rekayasa lalu lintas. Tapi hanya untuk meminimalisir kemacetan yang ada. Jadi sifatnya sementara,” ujar Kombes Pol Rifki.

Menurutnya, kemacetan ini adalah dampak dari kemajuan pembangunan kota.

“Karena, dengan adanya pembangunan dan lain sebagainya. Apalagi ada proyek IKN, tentu membuat orang berdatangan dari luar daerah untuk berkegiatan usaha dan bisnis,” tuturnya.

Sementara itu, terkait pendatang yang masuk ke Balikpapan, dengan membawa kendaraannya dari luar daerah, pihak Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Kaltim mengimbau, kepada masyarakat untuk melakukan mutasi plat nomor kendaraan.

“Kalau mutasi plat itu sifatnya imbauan saja, karena tidak ada aturan yang memaksakan. Semua daerah juga begitu. Misal ada plat dari Kalimantan Timur datang ke daerah lain kan tidak dilarang,” lanjut Kombes Pol Rifki.

Dan mengenai data angka pasti, perihal pertumbuhan jumlah kendaraan dan yang telah mutasi dari luar daerah ke Kota Balikpapan ini, pihaknya menerangkan bahwa masih perlu koordinasi dengan Kasubdit Registrasi dan Indentifikasi Kendaraan (Regident) untuk menguraikannya.

TUMBUH 100 UNIT PER HARI

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Balikpapan, Adwar Skenda Putra mengakui, ada pertumbuhan kendaraan yang cukup signifikan dan berdampak pada lalu lintas di Kota Minyak.

“Pertumbuhan kendaraan memang ada, rata-rata 50 sampai 100-an kendaraan per hari, dengan didominasi pada kendaraan roda dua,” ujar Adwar.

Meskipun terjadi peningkatan jumlah kendaraan, Adwar menegaskan, bahwa kondisi kemacetan di Balikpapan ini, tergolong masih tidak terlalu parah.

“Kepadatan memang terjadi, namun kendaraan masih dapat bergerak,” tambahnya.

Adwar juga menekankan bahwa untuk data pasti mengenai jumlah kendaraan, di  Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas).

“Untuk angka pasti, Ditlantas yang memiliki wewenang. Kami belum update untuk tahun 2023. Namun berdasarkan rilis BPS (Badan Pusat Statistik) terakhir di tahun 2022, angka tersebut cukup representatif,” jelasnya.

Data dari BPS yang dihimpun Dishub Kota Balikpapan menyebutkan, bahwa pada tahun 2022, jumlah kendaraan di Balikpapan, terbanyak angkanya ada pada kendaraan roda dua yaitu dengan jumlah 841.472 unit.

Dilanjutkan dengan kendaraan roda 4 jenis pikap yaitu total 245.676 unit. Lalu disusul oleh kendaraan roda 4 berjenis mini bus dengan jumlah total mencapai 203.387 unit.

Sedangkan dalam upaya mengatasi kepadatan kendaraan yang terjadi ini, Dishub Balikpapan berencana menambah lampu lalu lintas atau traffic light (TL) di beberapa titik persimpangan jalan. Hal ini juga untuk mengurangi angka kecelakaan yang sering terjadi.

“Rencana penambahan traffic light sudah ada. Kalau untuk di gerbang masuk Grand City Jalan MT Haryono, pengembang yang wajib menyediakan fasilitas tersebut. Rencana pemasangan baru akan dilakukan pada bulan April, yang seharusnya sudah terpasang di tahun 2023,” ungkap Adwar.

Koordinasi dengan Ditlantas juga menjadi prioritas, terutama terkait di titik persimpangan Wika. Dikarenakan pada simpang ini selalu terjadi antrean kendaraan pada jam-jam tertentu terutama jam pulang kantor.

“Sudah ada kajian rekayasa dan rencana pemasangan traffic light di simpang tiga Wika. Dimana arah dari Hermina dapat melaju tanpa hambatan dari arah Polda dan Global Sport,” terang Adwar.

Adapun terkait hubungan antara pertumbuhan kendaraan dengan proyek Ibu Kota Negara (IKN), Adwar menilai bahwa proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) di Kawasan kilang Pertamina Kota Balikpapan inilah yang memiliki pengaruh paling signifikan.

“Banyaknya tenaga kerja di proyek RDMP berkontribusi pada peningkatan jumlah kendaraan. Sementara IKN belum begitu terlalu berpengaruh langsung karena kebanyakan baru untuk staf dan merupakan kegiatan baru di Balikpapan,” pungkasnya. (chandra/arie)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *