Komisi Pemberantasan Korupsi menerima ratusan laporan dari Kalimantan Timur (Kaltim), dan sebagian besar memang terindikasi korupsi.
Dalam kurun waktu 3 tahun, 2021 hingga 2023, KPK mencatat 312 laporan dugaan korupsi dari Benua Etam, sebutan lain Kaltim. Laporan terbanyak datang dari Kota Balikpapan, yakni dengan 41 aduan dugaan korupsi.
Hal ini disampaikan oleh Deputi Informasi dan Data KPK, Eko Marjono saat mendampingi Ketua KPK Sementara, Nawawi Pomolango dalam acara Diskusi Media dan CSO di Balikpapan, Senin (18/12/2023).
“Memang terbanyak Kota Balikpapan 41 pengaduan, Samarinda 36 pengaduan, Kubar 30 pengaduan, Kukar 30,” ungkap Eko Marjono kepada wartawan yang hadir di acara komisi anti rasuah tersebut.
Eko memastikan, bahwa kasus tersebut sedang diproses oleh Direktorat Pengaduan. Bahkan KPK mendeteksi indikasi korupsi pada sebagian besar laporan yang masuk.
Namun Eko menyayangkan, laporan tersebut belum didukung oleh bukti yang memadai. Sehingga belum dapat ditindaklanjuti oleh KPK.
“Ini sangat disayangkan. Mungkin kejadiannya ada, tapi belum didukung bukti yang memadai,” ujar Eko.
Meski demikian, kata Eko, KPK tetap berusaha mengedukasi masyarakat tentang tata cara menyampaikan laporan dugaan korupsi kepada KPK agar bisa ditindaklanjuti kasusnya.
“Jangan kecewa juga. Karena beberapa pengaduan potensinya bagus,” katanya.
KPK, kata Eko, sangat terbantu oleh laporan masyarakat. Termasuk operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang berlangsung di Kabupaten Paser akhir November 2023 lalu.
“Seperti OTT KPK di Paser kemarin itu dari pengaduan masyarakat juga,” tandasnya.
Ketua KPK Sementara, Nawawi Pomolango juga sempat menyinggung soal laporan terkait proyek DAS Ampal di Balikpapan.
Nawawi mengungkapkan, KPK telah menerima laporan dugaan korupsi pada proyek yang menelan anggaran Rp 136 miliar dari APBD Kota Balikpapan tersebut. “Kalau sudah cukup (bukti), kita teruskan ke Direktorat Penyelidikan,” kata Nawawi menjawab pertanyaan wartawan di Balikpapan, Senin (18/12/2023).
Ketua KPK pengganti Firli Bahuri tersebut menegaskan, setiap laporan yang telah memenuhi kelengkapan bukti yang dibutuhkan, akan berlanjut ke tahap penyelidikan. Termasuk soal proyek DAS Ampal di Balikpapan.
Diberitakan sebelumnya, proyek ambius Pemerintah Kota Balikpapan, DAS Ampal, yang menelan biaya sangat besar, tidak surut dari sorotan dan keluhan warga. Proyek yang digarap kontraktor PT Fahreza Duta Perkasa, telah dilaporkan ke Polda Kaltim dan KPK.
Warga Balikpapan Selatan, Yuda, mengaku sudah kehabisan kata saat ditanya ihwal proyek DAS Ampal. “Sudah gak tau lagi Mas mau ngomong apa. Sudah budeg pemerintah Balikpapan. Percuma keluhan warga tak pernah ditanggapi,” ujarnya, Selasa (17/10/2023).
Yuda yang kerap melintasi kawasan MT Haryono mengaku baru kali ini melihat proyek yang membuatnya kesal. “Jalanan rusak, macet, berdebu, ndak tahu lagi sudah mau ngomong apa. Proyek ini anggarannya berapa sih kok gak selesai-selesai,” tanyanya. Saat diberi tahu nilai anggarannya, ia malah melongo.
Sebagai pengingat, pagu proyek DAS Ampal ini senilai Rp 141 miliar lebih. Dalam proses lelang, PT Fahreza Duta Perkasa menjadi pemenangnya. Mengalahkan dua perusahaan raksasa BUMN. Fahreza mematok harga Rp 136 miliaran.
Jika anggaran proyek DAS Ampal dikonversi untuk pembangunan lain, semisal gedung SMP baru, maka Balikpapan bisa membangun 3-4 gedung SMP baru. Selama ini Balikpapan masih kekurangan gedung SMP. Saban tahun selalu ada masalah saat Penerimaan Peserta Didik Baru. Sebab minimnya gedung SMP.
Padahal anggaran untuk membangun gedung SMP baru tidak terlalu besar. Bahkan jauh lebih besar dibanding proyek DAS Ampal.
Sebagai perbandingan, anggaran gedung SMP baru di Balikpapan Barat menelan Rp 49 miliar. Sedangkan rencana pembangunan gedung SMP baru di Balikpapan Timur, akan dianggarkan sebesar Rp 30 miliar.
Gedung SMP baru dengan anggaran sekitar Rp 30 miliar itu, seperti akan diposkan untuk membangun gedung SMP baru, di lahan yang dipakai sementara sebagai gudang kepiting di RT 21 Kelurahan Manggar Baru.
Dari perbandingan anggaran pembangunan gedung SMP di Balikpapan Barat dan rencana pembangunan SMP baru di Balikpapan Timur, maka anggaran proyek DAS Ampal sebesar 136 miliar bisa dibuat untuk membangun 3-4 gedung SMP yang baru.
Sejak 18 November 2022, bau amis dugaan KKN proyek DAS Ampal sudah terendus pengamat kebijakan publik, Hery Sunaryo. Ia sempat memperingatkan Pemerintah Balikpapan dalam pemilihan PT Fahreza Duta Perkasa sebagai kontraktor pengerjaan proyek ini. Sebab dalam proses lelang proyek itu ada dua perusahaan BUMN yang ikut serta, namun kalah. Hal itu, dinilai sangat janggal.
Padahal dua perusahaan BUMN itu, kini menggarap proyek IKN.(nomorsatukaltim)
